JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi C DPRD Jakarta, August Hamonangan, menyoroti menurunnya pendapatan pedagang warung kelontong yang diduga akibat dampak lesunya daya beli masyarakat.
Menurut dia, masalah ini harus mendapat perhatian dari Pemprov Jakarta karena ada banyak yang menjalankan usaha warung kelontong.
August mengusulkan agar Pemprov Jakarta melibatkan pelaku usaha warung kelontong sebagai mitra dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Misalnya, warga penerima bansos bisa menggunakan dana bantuan untuk berbelanja di warung kelontong yang telah memenuhi syarat.
Baca Juga: Ekonom Sebut Pedagang Warung Kelontong Perlu Berinovasi agar Survive
"Salah satunya, Pemprov DKI mungkin bisa mendorong sinkronisasi antara program bansos seperti KJP Plus dengan usaha meningkatkan kunjungan serta pembelian warga penerimanya ke toko-toko tradisional," kata August dikonfirmasi Selasa, 26 Agustus 2025.
August berharap, ke depannya, Pemprov Jakarta dapat mendorong lebih banyak lagi toko kelontong untuk memenuhi syarat agar dapat menerima transaksi dari penerima bansos.
"Jadi, warga yang berhak menerima bansos seperti KJP Plus itu, bisa menggunakannya di toko-toko kelontong yang tersebar seantero ibukota," kata legislator PSI itu.
Akan tetapi, kata August, itu hanyalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemprov Jakarta dalam upayanya mendongkrak kemampuan konsumsi masyarakat di Jakarta ini.
Dia berujar, daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih, sehingga perlu dipikirkan paket insentif dan stimulus yang sebisa mungkin komprehensif mencakup sektor-sektor perekonomian di Jakarta ini.
Baca Juga: Daya Beli Lesu, PAD Pasar Tradisional di Pandeglang Seret
"Jangan sampai penyelesaian terhadap masalah yang lebih besar ini hanya bersifat parsial atau sebagian-sebagian saja. Kalau begitu, maka isu tersebut tidak akan pernah selesai," tutur August.
Disisi lain, August merasa prihatin dengan penurunan omzet yang dialami pedagang warung kelontong.
Menurut dia, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat dan peralihan perilaku konsumen ke toko-toko online.
"Masalah ini harus mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta karena ada banyak orang yang bergantungan dengan usaha-usaha mereka tersebut," ucap August.