POSKOTA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemda agar mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Seperti dikatakan Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan memberatkan rakyat.
“Dapat dipahami, surat edaran tersebut dikeluarkan menyusul aksi unjuk rasa masyarakat Pati, Jawa Tengah pada 13 Agustus lalu yang menolak kenaikan PBB P2 hingga 250 persen,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Aksi massa yang tak sebatas menolak kenaikan PBB, tetapi meluas kepada tuntutan agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya, berbuntut kepada proses politik oleh DPRD soal pemakzulan dimaksud,” jelas mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Sumbu Semua Peraturan
“Kabarnya 25 Agustus akan ada lagi aksi massa lanjutan menuntut pengunduran diri ya,” kata Yudi.
“Iya itu kabar yang beredar. Bagaimana pula kelanjutan proses politik kita pun belum tahu pasti. Tetapi yang pasti, kasus Pati ini memberi bukti bahwa segala kebijakan yang menyangkut soal hajat hidup orang banyak, perlu dikaji secara mendalam, terlebih soal kenaikan pajak ataupun pungutan,” kata mas Bro.
“Kabarnya soal kebijakan menaikkan PBB tak hanya terjadi di Pati, tak sedikit daerah lain melakukan kebijakan yang serupa,” kata Heri.
“Data Kemendagri seperti yang diutarakan Wamendegari, Bima Arya, terdapat 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan di atas 100 persen,” jelas mas Bro.
“Ini yang sepertinya perlu dievaluasi kembali, lepas ada atau tidak ada persoalan, tetapi mencegah tentunya akan lebih baik, ketimbang menyesal di kemudian hari,” kata Heri.
“Betul, insiden politik di Pati ini sudah merebak dan menjadi perbincangan publik. Semua pihak tentu perlu mengantisipasi, utamanya pemda yang telah melakukan kebijakan serupa untuk segera mengevaluasi,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Teguran Politik Dilancarkan
“Sekiranya memungkinkan ubah kebijakan kenaikan menjadi penurunan. Sebab, kebijakan kenaikan berapapun besarnya, tentu akan menambah beban pengeluaran masyarakat," jelas mas Bro.
“Publik tentu akan berterima kasih terhadap setiap kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Meski tak ada penolakan terhadap kenaikan, bukan berarti rakyat senang,” urai Heri.
“Perlu dicari sumber pendapatan, selain pajak, bagi daerahnya. Diyakini masih terdapat banyak potensi yang belum tergali. Menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kemajuan daerahnya.Itulah seni memimpin,” kata mas Bro. (Joko Lestari)