POSKOTA.CO.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah solusi permanen, melainkan bentuk dukungan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Program bansos, menurutnya, dirancang sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri dialog sosial di Jawa Timur pada Senin, 4 Agustus 2025, yang diikuti oleh 435 pilar sosial dari Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur seperti pendamping PKH, TKSK, PSM, dan relawan Tagana.
Baca Juga: Cek Bansos PKH BPNT Tahap 3 Tahun 2025 Online Lewat Hp, Pakai NIK KTP
Pemberdayaan Jadi Fokus Pemerintah
Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama, yang tercermin dari pembentukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya beralih dari pendekatan semata-mata bansos ke strategi pemberdayaan.
“Memberikan bantuan itu penting, tapi lebih penting lagi adalah mendorong mereka untuk berdaya,” ujar Gus Ipul melalui keterangan di laman resmi Kemensos, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa bagi kelompok usia produktif, status kepesertaan bansos akan dievaluasi setiap lima tahun.
Baca Juga: Panduan Terbaru Cara Daftar Kartu Keluarga Sejahtera dan Mendapatkan Bansos 2025, Cek Selengkapnya!
“Kalau memenuhi syarat untuk naik kelas, mereka akan dialihkan ke program pemberdayaan. Jika belum, tetap mendapat bantuan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap jenis bantuan memiliki tujuan yang spesifik. Misalnya, bantuan senilai Rp750.000 untuk ibu hamil harus digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi.
Sementara itu, bantuan untuk lansia maupun penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.
Bansos Akan Disalurkan Lebih Tepat Sasaran
Mensos juga menyoroti temuan mengenai penyalahgunaan bansos. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, di mana sekitar 300 ribu di antaranya adalah peserta PKH.
“Kami sudah mencabut bantuan bagi 230 ribu penerima. Sisanya masih dalam proses investigasi, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi,” ungkapnya.
Sebagai respons, pemerintah terus melakukan pembaruan dan verifikasi data secara rutin guna memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
“Data bersifat dinamis ada yang lahir, meninggal, pindah, atau menikah setiap hari. Kalau data diperbarui secara konsisten, penyaluran bansos akan semakin tepat,” ucap Gus Ipul.