JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kota Jakarta sebagai kota megapolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kompleksitas permukiman, menghadapi risiko kebakaran yang cukup tinggi. Terutama di kawasan padat dan permukiman tidak terencana.
Dalam menghadapi tantangan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sistem pengendalian kebakaran yang lebih tangguh, responsif, dan berbasis masyarakat.
Beberapa lokasi yan juga rentan terjadi kebakaran di antaranya, pasar dan pusat perbelanjaan atau mal. Lokasi tersebut merupakan denyut ekonomi Kota Jakarta.
Baca Juga: Timothy Ronald Jelaskan 5 Tingkatan Manusia dalam Dunia Kapitalisme: Kamu Ada di Level Mana?
Ribuan pedagang menggantungkan hidup di sana. Jutaan pengunjung datang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan. Namun di balik keramaian itu, tersimpan risiko besar yang sering kali diabaikan. Yaitu, ancaman kebakaran.
Kondisi pasar tradisional yang padat, instalasi listrik yang tidak standar, penumpukan bahan mudah terbakar, serta akses evakuasi yang terbatas menjadikan pasar sebagai salah satu lokasi paling rentan terhadap kebakaran.
Meski mal memiliki sistem keamanan modern, masih banyak yang belum melakukan simulasi evakuasi rutin atau tidak memiliki sistem deteksi dini yang optimal.
Ketika terjadi kebakaran, bukan hanya mengalami kerugian materi. Keselamatan jiwa pun terancam. Akibatnya, aktivitas ekonomi terganggu. Menimbulkan trauma mendalam bagi para korban.
Dengan demikian, pengendalian kebakaran di lingkungan pasar dan mal bukan sekadar pilihan. Melainkan kebutuhan mendesak.
Perlu langkah pencegahan. Dimulai dari sekarang. Harus ada inspeksi berkala instalasi listrik. Begitu pula pelatihan penggunaan alat pemadam ringan kepada petugas dan pedagang.
Pemasangan alarm kebakaran juga harus dipastikan berfungsi baik. Termasuk memastikan jalur evakuasi tetap terbuka dan mudah diakses.
Baca Juga: Dapat Perhatian DPRD Jakarta, Penataan Permukiman Kumuh Butuh Sinergi Antar SKPD
Tak kalah penting, membangun budaya sadar risiko di lingkungan perdagangan. Sebab, perlindungan dari kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam.
Namun, tanggung jawab semua pihak. Baik pengelola, pedagang, pengunjung, dan pemerintah. Keselamatan merupakan investasi jangka panjang yang tak ternilai.
Karena itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong Pemprov DKI Jakarta agar segera membentuk rencana induk atau master plan pengendalian kebakaran.
Hal itu diungkapkan Rio menyikapi kasus kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Kebayoran, Jakarta Selatan, pada Senin 28 Juli 2025.
Baca Juga: Ruko di Lantai 5 Mangga Dua Square Terbakar, Muncul Asap Hitam
Rio mengungkap, kebakaran telah terjadi beberapa kali di lokasi. Tepatnya, sebanyak tiga kali. Kebakaran menghanguskan 580 kios milik 370 pedagang pada 2002, 80 kios pada 2005, dan sekitar 500 kios pada 2025.
"Pemprov DKI Jakarta perlu menyusun master plan pencegahan kebakaran yang integratif," ujar Rio, beberapa waktu lalu.
Satu di antara pencegahan integratif, lanjut Rio, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI berkolaborasi dengan PLN.
"Tujuannya untuk pemutakhiran jaringan listrik dan pembangunan sistem deteksi dini," kata Rio.
Meski demikian, Rio mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta memperbaiki Pasar Taman Puring pasca kebakaran. Mengingat nilai ekonomi dan sosial pasar ini yang sangat penting bagi masyarakat.
"Revitalisasi harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan, khususnya instalasi kelistrikan dan mitigasi kebakaran," tutur Rio.
Baca Juga: Resmi Dibuka Hari Ini! Cek Syarat dan Cara Pendaftaran Upacara 17 Agustus di Istana Negara
Selain itu, Rio juga meminta Dinas Gulkarmat DKI Jakarta segera mengaudit instalasi listrik di seluruh pasar tradisional.
Terlebih memastikan alat pemadam api ringan (APAR) tersedia di setiap blok. "Kami telah mendorong program APAR mandiri di tingkat RT/RW, termasuk alokasi anggaran khusus untuk ini," kata Rio.
Rio juga mengapresiasi aspirasi pedagang yang ingin mengadakan swadaya pasca kebakaran tersebut. Namun menekankan agar Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi secara transparan.
Proses perencanaan melibatkan pedagang. "Skema ‘tebusan kios’, seperti pascakebakaran 2005 harus dihindari agar tidak membebani pedagang," kata Rio.
Baca Juga: Review Jujur Google Pixel 6a: HP Unik dengan Ciri Khas Google dengan Harga Terjangkau
Melihat kejadian tersebut, Rio meminta Dinas Gulkarmat memperkuat Satgas Kebakaran di 267 kelurahan. Termasuk pelatihan rutin dan simulasi untuk warga pasar.
"Edukasi bahaya korsleting listrik dan penggunaan kompor harus intensif. Terutama di kawasan padat, seperti Taman Puring," tuturnya. (Ril)