JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Indonesia telah muncul sebagai salah satu pusat aset digital paling antusias di Asia Tenggara. Dari kafe-kafe di Bandung tempat para mahasiswa membandingkan grafik alt-coin hingga forum-forum fintech di Jakarta yang ramai dengan peluncuran token baru, daya tarik pasar tanpa batas dan beroperasi sepanjang waktu tidak dapat disangkal.
Namun, sifat yang sama yang memberikan kebebasan dan peluang dapat memperbesar risiko jika tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, para pedagang Indonesia yang bersiap untuk terjun ke dunia kripto harus membangun langkah-langkah perlindungan yang kokoh untuk melindungi modal dan ketenangan pikiran.
Banyak anak muda Indonesia kini melihat aset digital sebagai perkembangan alami dari spekulasi saham atau valas, sebagian karena pasar tidak pernah tidur. Tidak seperti Bursa Efek Indonesia yang membunyikan bel penutupan pada pukul 16:00 WIB, trading kripto terus berfluktuasi hingga dini hari. Hasilnya adalah lingkungan di mana rasa takut ketinggalan (FOMO) mengintai setiap kali harga melonjak karena pedagang luar negeri sementara investor lokal seharusnya beristirahat. Mengenali tekanan psikologis ini dan membangun sistem untuk menahannya adalah langkah awal pengendalian risiko.
Baca Juga: Persiapkan Pensiun Sejak Dini, bank bjb Edukasi Pengrajin Batik Cirebon
Memahami Lanskap Regulasi Indonesia
Manajemen risiko yang sukses dimulai dengan kejelasan tentang apa yang diizinkan secara hukum. Sejak 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengakui aset digital sebagai komoditas, bukan mata uang. Klasifikasi ini berarti aset digital dapat diperdagangkan di bursa berjangka berlisensi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
Pedagang Indonesia yang menggunakan platform terdaftar seperti Indodax , Tokocrypto , atau Pintu memperoleh perlindungan hukum dan menikmati akun berbasis rupiah yang menyederhanakan kepatuhan pajak. Meskipun bursa luar negeri mungkin menawarkan pilihan mata uang yang lebih luas, namun hal tersebut memiliki risiko rekanan yang lebih tinggi, biaya konversi mata uang, dan jalur hukum yang terbatas dalam sengketa.
Dasar-Dasar Perpajakan dan Kepatuhan
Sejak 1 Mei 2022, Indonesia telah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan atas transaksi kripto yang dilakukan melalui bursa domestik. Pajak tersebut dipotong di sumbernya, dengan total sekitar 0,21% per transaksi.
Baca Juga: Edukasi Manfaat Penggunaan Kompor Listrik, PLN Gelar Betawi Electrifying Lifestyle
Meskipun sederhana, pajak ini menyoroti pentingnya pencatatan. Pedagang yang menyimpan catatan terperinci menggunakan ekspor bursa atau alat pihak ketiga memperoleh dua manfaat: ketenangan pikiran di musim pajak dan pemahaman yang lebih jelas tentang profitabilitas bersih.
