Jakarta Tak Masuk Provinsi Kemiskinan Tinggi Dapat Apresiasi DPRD

Kamis 31 Jul 2025, 17:06 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth (Sumber: Dok. Sekretariat DPRD DKI)

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth (Sumber: Dok. Sekretariat DPRD DKI)

Karena itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan bisa diperkuat secara berkelanjutan. "Kami akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya," kata Kenneth.

Baca Juga: Apakah BSU Masih Cair Bulan Agustus 2025? Simak Jawabannya di Sini

Ia berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif serta sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

DPRD Provinsi DKI Jakarta, tambah Kenneth, siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. "Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya," tuturnya.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan September 2024.

Baca Juga: 3 Pekerjaan yang Tak Tergantikan AI Menurut Bill Gates, Apa Saja?

BPS menggunakan konsep 'basic needs approach' atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025. (Ril)


Berita Terkait


News Update