Baca Juga: Rincian Harta Kekayaan Prabowo Subianto Capai Rp2,06 Triliun Berdasarkan LHKPN Terbaru
Adi menyoroti usulan Fraksi Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN bersama beberapa kementerian terkait.
“Tujuannya adalah supaya IKN itu tidak terus dan melulu dipertanyakan bagaimana masa depannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kejelasan jadwal pemindahan pusat pemerintahan, misalnya dimulai tahun 2026 atau 2027.
“Kalau itu yang terjadi, ya saya kira ini akan mengamputasi semua persoalan yang terkait dengan masa depan IKN,” kata Adi.
Adi mengingatkan bahwa pembangunan IKN sudah menelan anggaran triliunan rupiah, dan biaya perawatan tahunannya diperkirakan mencapai Rp300 miliar.
“Jangan sampai fasilitas yang saat ini sedang dibangun menggunakan uang negara yang cukup fantastis, ratusan triliun, tapi itu tidak bisa digunakan hingga saat ini. Yang dikhawatirkan itu adalah mubazir,” tegasnya.
Menurut Adi, gonjang-ganjing terkait IKN lebih sering muncul di publik dibandingkan progres nyata di lapangan.
“Bicara tentang IKN, gonjang-ganjingnya sangat kuat dibandingkan dengan yang lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung laporan mengenai aktivitas ilegal seperti prostitusi dan pertambangan ilegal di kawasan IKN. “Itu kan mencoreng nama baik IKN sebagai salah satu calon ibu kota pemerintahan Nusantara di masa-masa yang akan datang,” katanya.
Baca Juga: Tarif Trump Jadi 19 Persen, Prabowo Subianto Belum Puas: Kalau Puas Ya Nol Persen
.jpg)
.jpg)
