Pengamat Politik Pertanyakan Masa Depan IKN setelah HUT RI ke-80 Diputuskan Digelar di Jakarta

Minggu 27 Jul 2025, 10:02 WIB
Potret Ibu Kota Nusantara (IKN). (Sumber: Ist.)

Potret Ibu Kota Nusantara (IKN). (Sumber: Ist.)

POSKOTA.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan keputusan pemerintah untuk tidak menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu spekulasi publik terkait masa depan proyek tersebut.

“Saya kira salah satu isu politik yang selalu menarik didiskusikan itu adalah soal masa depan IKN. Sekalipun IKN itu sudah kita lihat secara saksama, sudah ada undang-undang khusus yang terkait dengan IKN. Tapi sekali lagi, masa depan IKN selalu dispekulasikan,” kata Adi Prayitno, dikutip dari kanal YouTube miliknya.

Menurut Adi, alasan utama perayaan HUT RI ke-80 tetap dilaksanakan di Jakarta berkaitan dengan efisiensi anggaran.

“Ketika Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang paling utama dilakukan itu adalah efisiensi di semua bidang dan di semua kementerian. Kalau kita bisa membayangkan HUT RI ke-80 dilaksanakan di IKN, ini tentu akan menghabiskan dana yang cukup luar biasa,” ujarnya.

Baca Juga: Berapa Harta Kekayaan Al Haris? Gubernur Jambi yang Jadi Sorotan Usai Diduga Ketiduran Saat Prabowo Pidato

Ia menambahkan, meskipun upacara tidak dilaksanakan di IKN, esensi perayaan kemerdekaan tetap sama.

“Secara prinsip, apakah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 mau di IKN ataupun di Jakarta, secara prinsip dan secara substansi itu sama saja. Yang paling utama bagaimana upacara kemerdekaan Indonesia itu hikmat dan membuat kita merefleksikan bangsa yang besar,” katanya.

Adi menilai faktor kesiapan infrastruktur juga menjadi alasan kuat.

“Mungkin sangat terkait dengan bagaimana infrastruktur dan fasilitas IKN yang belum sepenuhnya siap. Kalau kemudian dilakukan upacara di sana, bisa dibayangkan kalau elite-elite kunci berdatangan ke IKN tapi fasilitasnya tidak terlampau available, tidak terlampau memenuhi,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa meskipun pembangunan IKN terus berjalan, aktivitas pemerintahan perlu segera dipindahkan secara bertahap agar publik tidak terus mempertanyakan masa depan IKN.

“Kalau ini yang terjadi, tentu publik tidak akan lagi muncul pertanyaan-pertanyaan spekulatif,” katanya.


Berita Terkait


News Update