PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Rencana pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2025 serentak di 116 desa di Kabupaten Pandeglang terancam batal digelar. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang masih menunggu instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Untuk kapan pelaksanaannya kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan dari Kemendagri, mudah-mudahan bisa secepatnya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik, Selasa, 22 Juli 2025.
Dari 326 desa, 116 desa dipimpin Penjabat (Pj) Kepala desa. Menurut Taufik, desa yang dijabat Pj dikhawatirkan berpotensi berpengaruh terhadap pelayanan untuk masyarakat.
"Kami sudah beberapa kali menanyakan dengan berbagai pertimbangan, pertama Penjabat terlalu lama bisa memberikan efek kurangnya pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Daya Beli Lesu, PAD Pasar Tradisional di Pandeglang Seret
Muslim belum mengetahui waktu Kemendagri mengirimkan instruksi final tentang Pilkades 2025. Pemkab Pandeglang telah mengirimkan surat permohonan dan sedang menunggu peluncuran resmi instruksi tersebut.
Untuk penyelenggaraan pemilihan itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.
"Karena, tanpa surat itu, tahapan seperti penetapan E‑KTP pemilih, distribusi surat suara, hingga penetapan TPS tidak dapat dimulai," ucapnya.
Terpisah, Pj Sekertaris Daerah, Asep Rahmat menyebut, penyelenggaraan Pilkades 2025 tertahan instruksi resmi dari Kemendagri. Ia berharap, pemerintah pusat segera turun tangan.
Baca Juga: Aktivis di Pandeglang Laporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh CV GSM ke KLHK dan DPR
"Jika instruksi turun segera, diharapkan proses Pilkades bisa dimulai tahun ini, terutama untuk menjawab tantangan legitimasi dan pelayanan di desa. Harapannya, petunjuk pelaksana dari Kemendagri dapat Segera turun pada tahun 2025 ini, sehingga Pilkades dapat digelar secara fair dan efektif," katanya.
.jpg)
.jpg)
