POSKOTA.CO.ID - Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyetujui penambahan tunjangan gaji PNS tahun 2025, dengan pencairan perdana dimulai 1 Agustus 2025.
Besaran tambahannya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga mencapai Rp900 ribu per bulan, tergantung golongan dan masa kerja.
Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja ASN sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri di tengah tantangan ekonomi global.
Selain itu, pencairan ini juga diharapkan dapat memacu produktivitas PNS dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.
Tiga Jenis Tunjangan yang Naik atau Cair Kembali
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39 Tahun 2024, berikut rincian penyesuaian tunjangan yang akan dirasakan PNS mulai Agustus mendatang:
- Kenaikan Uang Makan Harian
Uang makan harian PNS mengalami penyesuaian signifikan, dengan kenaikan rata-rata 15% dari nilai sebelumnya. Berikut detailnya:
- Golongan I dan II: Rp35.000/hari (naik dari Rp30.000)
- Golongan III: Rp37.000/hari (naik dari Rp32.000)
- Golongan IV: Rp41.000/hari (naik dari Rp35.000)
Dengan asumsi 22 hari kerja/bulan, PNS Golongan IV berpotensi menerima tambahan Rp902.000/bulan, sementara Golongan I/II mendapat Rp770.000.
- Pencairan Penuh Tunjangan Kinerja (Tukin)
Setelah sempat mengalami pemotongan di beberapa instansi pada 2024, tukin akan dicairkan secara penuh mulai Agustus 2025. Besarannya sangat bervariasi, mulai dari Rp5 juta/bulan untuk jabatan rendah hingga Rp117 juta/bulan untuk pejabat eselon tinggi, tergantung kebijakan instansi.
- THR Susulan dan Gaji ke-13
Bagi PNS yang belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) atau Gaji ke-13 secara penuh akibat kendala administrasi, pemerintah memastikan pencairan maksimal akhir Agustus 2025. Langkah ini menjadi solusi atas keluhan yang sempat muncul di beberapa daerah.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2025: Benarkah Naik 16 Persen? Ini Penjelasan MenPAN RB dan Sri Mulyani
Syarat Penerima Tambahan Tunjangan
Tambahan ini berlaku untuk seluruh PNS aktif di pusat dan daerah, dengan kriteria:
- Aktif bekerja (tidak dalam cuti di luar tanggungan negara).
- Memiliki SK PNS tetap.
- Tidak sedang dalam proses pemberhentian atau sanksi disiplin berat.
- Untuk tukin, disesuaikan dengan anggaran instansi masing-masing.
Kebijakan ini langsung mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Sementara itu, Ketua Umum Korpri, Dudung Abdurachman, menyebut langkah ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja ASN.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini telah dihitung matang dalam APBN 2025 tanpa mengganggu postur fiskal. "Ini bagian dari komitmen kami menjaga kesejahteraan ASN sekaligus mendorong efisiensi belanja negara," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin, 21 Juli.
Jadwal Pencairan
Transfer tambahan tunjangan akan otomatis masuk bersamaan dengan gaji Agustus 2025 (1 Agustus). PNS diharapkan memastikan data keuangan mereka di Sistem SAPK sudah valid untuk menghindari keterlambatan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempertahankan motivasi PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga angin segar ini menjadi awal dari peningkatan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan!