POSKOTA.CO.ID - Menjelang pertengahan tahun 2025, pertanyaan yang mulai ramai terdengar di berbagai kanal komunitas pendidikan adalah: "Kapan Dapodik versi 2026 akan dirilis?"
Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), berbagai tanda mengarah pada satu prediksi kuat bulan Juli 2025.
Dugaan ini diperkuat dari aktivitas di berbagai platform, mulai dari unggahan operator di media sosial, kanal YouTube yang mulai menayangkan tutorial uninstall versi lama, hingga diskusi teknis di forum daring para guru dan tenaga administrasi sekolah.
Seorang operator dari Yogyakarta bahkan menyatakan di sebuah grup komunitas,
“Kemungkinan besar Dapodik versi 2026 akan dirilis pertengahan Juli ini, menyusul pola rilis tahunan sebelumnya.”
Baca Juga: Percobaan Penculikan 2 Bocah di Depok Digagalkan Kakak Korban yang Masih SMP
Kenapa Bulan Juli Jadi Waktu Favorit Peluncuran Dapodik?
Secara teknis dan administratif, Juli adalah momen strategis dalam kalender pendidikan Indonesia. Bulan ini menandai transisi tahun ajaran lama ke tahun ajaran baru, sehingga pembaruan sistem data menjadi kebutuhan mendesak.
Peluncuran versi baru Dapodik dibutuhkan untuk:
- Sinkronisasi data siswa dan guru untuk tahun ajaran baru
- Pelaporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
- Penyusunan kurikulum dan rombel (rombongan belajar)
- Validasi data untuk layanan pendidikan lainnya seperti PIP, SPMB, dan NISN
Oleh karena itu, rilis di awal hingga pertengahan Juli memberi waktu cukup bagi operator untuk menginstalasi, memperbaiki data, dan melakukan sinkronisasi sebelum cut-off data nasional yang biasanya terjadi akhir Agustus.
Apa yang Berubah dari Versi Sebelumnya?
Dapodik versi sebelumnya (2025c) sudah menyertakan beberapa fitur penting, seperti:
- Pengakuan jam kerja Wakil Kepala Sekolah
- Validasi ketat pada penginputan rombel
- Penyesuaian nama mata pelajaran dalam kerangka Kurikulum Merdeka
Versi 2026 diharapkan akan meningkatkan kompatibilitas dengan kebijakan Merdeka Belajar, menyempurnakan sistem pelaporan digital sekolah, serta mengurangi bug yang sering dikeluhkan pengguna.
