Baca Juga: Semrawut dan Membahayakan, Warga Keluhkan Kabel Menjuntai di Jalan Haji Mansyur Tangerang
Satriwan juga menyoroti minimnya alokasi anggaran bagi siswa yang gagal masuk sekolah negeri. Menurutnya, seluruh siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan jika Pemprov menanggung pembiayaan mereka di sekolah swasta mitra.
“Anak-anak butuh sekolah, bukan alasan dari pemerintah,” ucapnya.
Skema redistribusi ini dinilai realistis, mengingat terbatasnya jumlah sekolah negeri di banyak daerah. Daerah seperti Banten seharusnya sudah mencontoh daerah lain yang lebih adaptif.
Sementara itu, Gubernur Banten sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan beberapa sekolah swasta untuk menampung siswa yang belum mendapat tempat di sekolah negeri.
“Namun ini semua kita upayakan agar semua anak-anak kita bisa juga mendapatkan pendidikan di sekolah gratis yang telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten,” katanya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan Setara, Kota Tangerang Kirim 15 Siswa Terpilih
Namun, Gubernur belum menjelaskan secara rinci skema pembiayaan maupun bentuk konkret keterlibatan sekolah swasta dalam proses SPMB di Banten. Hal ini dinilai pengamat sebagai catatan penting.
Pemerintah daerah, menurut Satriwan, perlu menunjukkan transparansi dan implementasi nyata dalam kebijakan pendidikan, bukan sekadar menyebut “sudah berupaya”. (cr-1)
