JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta belum mendapatkan sosialisasi penetapan satu harga gas LPG 3 kilogram yang diwacanakan pemerintah pusat.
"Untuk saat ini belum ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Energi, Ayiful, Jumat, 4 Juli 2025.
Saat ditanya lebih jauh Pemeriintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal satu harga gas melon, pertanyaan tersebut belum dijawab.
Pertamina tengah mengatur terkait kebijakan satu harga gas LPG 3 kg bersubsidi untuk masyarakat. Rencananya tahun 2026, wacana penetapan satu harga ini mulai berlaku.
Baca Juga: Pengecer LPG Bersubsidi di Jakbar Sepakat Kebijakan Satu Harga
"Lebih setuju saya begitu, karena begini, kadang-kadang karena Jakarta lebih murah daripada di Tangerang akhirnya dari Jakarta dibawa ke Tangerang. Atau di Tangerang lebih murah, dibawa ke Jakarta. Jadi kalau menurut saya sih bagus," kata pengecer gas LPG 3 kilogram di Kebon Jeruk, Simbolon, 74 tahun, kepada Pos Kota, Jumat, 4 Juli 2025.
Sebagai pedagang, ia mengaku bakal menyesuaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, Simbolon berharap harga yang ditetapkan nantinya tidak mencekik rakyat kecil.
"Kalau saya sih bakal mengikuti aja, yang penting harganya bisa sesuai dengan masyarakat. Apalagi saya kan jual untuk masyarakat sekitar. Kalau pedagang kecil dikasih harta tinggi kan kasihan," ucapnya.
Hal senada disampaikan Purwanto, 33 tahun, pengecer gas LPG 3 kg di Palmerah. Ia akan mengikuti kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Ketersediaan BBM dan LPG Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025 Dijamin Aman oleh Pertamina
"Kalau saya sebagai pedagang mengikuti aja ya, menyesuaikan. Kalau saya pedagang yang penting dapat untung," ujarnya.
