JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyampaikan, permasalahan infertilitas kini menjadi isu yang nyata di tengah masyarakat urban seperti Jakarta.
Salah satunya terkait para pejuang garis dua atau pasangan yang sedang berjuang mendapatkan keturunan.
"Data menunjukkan bahwa sekitar 12–15 persen pasangan usia subur di Indonesia mengalami kesulitan memiliki anak, namun belum ada kebijakan nasional yang secara spesifik berpihak pada pejuang garis dua," ujar Wibi kepada Poskota, Selasa, 1 Juli 2025.
Wibi mengatakan, di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah menunjukkan komitmennya melalui untuk mengatasi hal itu.
"(Seperti) Subsidi finansial, cuti fertilitas, hingga layanan konseling kesuburan secara menyeluruh," ujar Wibi.
Atas dasar itu, Wibi mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mulai menyusun kebijakan afirmatif bagi pejuang garis dua.
Baca Juga: Profil Lengkap Haura Lathifa, Sosok Kekasih Naufal Samudra yang Disebut Keturunan Arab
Menurutnya, isu ini bukan hanya tentang keinginan memiliki anak, tetapi menyangkut kesehatan reproduksi, keadilan sosial, dan hak dasar setiap keluarga.
"DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan barometer kebijakan nasional harus berani menjadi pelopor kebijakan yang manusiawi dan berpihak pada harapan warganya," ujar Wibi
Adapun Wibi menyebut, Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi pionir dengan program-program sebagai berikut:
1. Subsidi Program Fertilitas di RSUD
- Menyediakan pembiayaan parsial untuk prosedur inseminasi buatan atau bayi tabung di RSUD kelas A/B.
- Prioritas bagi pasangan dengan penghasilan rendah-menengah dan ber-KTP DKI.
2. Pemeriksaan Fertilitas Gratis atau Terjangkau di Puskesmas
- Pemeriksaan hormon, USG, dan edukasi fertilitas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dasar.
- Integrasi dengan program Kesehatan Reproduksi Ibu dan Remaja.
3. Konseling dan Psikososial Fertilitas
- Layanan konseling di puskesmas dan RSUD untuk mendampingi pasangan menghadapi tekanan mental akibat infertilitas.
- Kolaborasi dengan psikolog, tenaga medis, dan komunitas.
4. Cuti Fertilitas dalam Regulasi Ketenagakerjaan Daerah (bagi ASN dan BUMD).
- Usulan cuti khusus selama prosedur IVF atau tindakan medis fertilitas tanpa mengurangi hak cuti lainnya. (CR-4)