Bandung Masuk Wilayah Mana? Wacana Pemekaran 5 Provinsi di Jawa Barat, Ini Pembagiannya

Senin 30 Jun 2025, 11:15 WIB
Gedung Sate, Bandung, Kantor pemerintahan Jawa Barat. (Sumber: jabarprov.go.id)

Gedung Sate, Bandung, Kantor pemerintahan Jawa Barat. (Sumber: jabarprov.go.id)

Kota Bandung sendiri, yang selama ini menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, diusulkan akan menjadi bagian dari Provinsi Sunda Priangan.

Wilayah Sunda Priangan juga mencakup Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Sumedang.

Secara geografis dan kultural, wilayah ini dikenal sebagai jantung budaya Sunda yang kaya akan tradisi dan sejarah.

Baca Juga: 3 Kawasan Paling Sepi di Bangka Belitung yang Jadi Favorit Para Pensiunan ASN, Nomor 2 Pemandangannya Mendunia

Pembagian Wilayah Lainnya

Selain Sunda Priangan, usulan pemekaran juga mencakup wilayah-wilayah berikut:

  • Sunda Taruma: Wilayah ini meliputi kawasan Bekasi dan Karawang, yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri serta penyangga utama Jakarta.
  • Sunda Caruban: Berpusat di Cirebon dan sekitarnya. Wilayah ini memiliki akar sejarah kuat sebagai kawasan kesultanan dan pusat budaya pesisir utara Jawa Barat.
  • Sunda Pakuan: Meliputi Bogor, Depok, dan sekitarnya. Kawasan ini memiliki hubungan erat dengan sejarah Kerajaan Pajajaran.
  • Sunda Galuh: Mencakup daerah Tasikmalaya, Ciamis, hingga Pangandaran, yang memiliki akar sejarah dari Kerajaan Galuh.

Dengan pemekaran tersebut, diharapkan setiap wilayah dapat lebih fokus mengembangkan potensi daerahnya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata.

Alasan dan Pertimbangan Pemekaran

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Jawa Barat menjadi salah satu alasan utama munculnya wacana pemekaran. Dengan jumlah penduduk yang mendekati angka 50 juta jiwa, beban administrasi dan pelayanan publik semakin besar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan sejumlah pihak menilai pembentukan provinsi baru sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan pelayanan dan pembangunan berkelanjutan.

Selain faktor kependudukan, pertimbangan sejarah dan budaya juga menjadi alasan penting. Setiap wilayah yang diusulkan sebagai provinsi baru memiliki identitas budaya yang khas dan sejarah panjang yang berbeda. Pemekaran ini diharapkan dapat menjaga serta mengembangkan warisan budaya tersebut.

Respon Masyarakat dan Tantangan ke Depan

Meskipun belum menjadi kebijakan resmi, wacana ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang menyambut baik rencana pemekaran karena diyakini dapat membawa pemerataan pembangunan ke daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau.

Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa proses pemekaran harus dilakukan secara cermat. Pemekaran bukan hanya soal garis administrasi, melainkan juga kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran untuk mendukung pemerintahan baru.

Selain itu, perlu ada koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah agar transisi dapat berjalan lancar.


Berita Terkait


News Update