POSKOTA.CO.ID - Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 kembali menyelenggarakan serangkaian post test sebagai bagian dari proses evaluasi.
Salah satunya adalah Modul 3 FPPN 2 yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan, filosofi, dan etika profesi guru. Artikel ini mengulas secara sistematis soal dan kunci jawaban dari post test tersebut, namun dengan penekanan utama pada pemahaman konteks dan bobot nilai dari masing-masing pilihan.
Tidak seperti post test biasa, setiap jawaban dalam Modul 3 memiliki bobot nilai yang berbeda, mulai dari 1 hingga 5. Artinya, hanya dengan memilih opsi yang paling tepat sesuai pendekatan pedagogis yang profesional, peserta dapat meraih skor maksimal 25 poin.
Baca Juga: Bos Telegram Pavel Durov Akan Wariskan Harta Triliunan ke 100 Anaknya Hasil Donasi Sperma
Pentingnya Memahami Materi Bukan Sekadar Hafalan
Redaksi menegaskan bahwa meski jawaban disediakan, pendekatan ini sebaiknya digunakan untuk refleksi dan latihan. Tujuan utama dari post test ini adalah mempersiapkan peserta dalam menghadapi UKPPPG, bukan sekadar mengejar nilai. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap materi FPPN (Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai) menjadi kunci.
Soal dan Pembahasan Lengkap Post Test Modul 3 FPPN 2 PPG 2025
Soal 1: Adaptasi Siswa Baru dari Desa ke Kota
Kasus:
Rudi, siswa baru pindahan dari desa, kesulitan beradaptasi secara akademik dan sosial di lingkungan sekolah kota.
Pertanyaan:
Tindakan apa yang paling tepat dilakukan guru?
Jawaban Paling Tepat (Nilai 5):
C. Mengajak Rudi berdiskusi pribadi untuk memahami latar belakang dan kesulitan belajarnya sebelum merancang strategi pembelajaran untuknya.
Pembahasan:
Strategi pembelajaran diferensiatif harus dimulai dari pemahaman konteks personal siswa. Guru perlu mendengarkan sebelum merancang solusi.
Soal 2: Siswa Terlambat Ujian Karena Alasan Keluarga
Kasus:
Febi datang terlambat karena merawat ibunya yang sakit dan meminta waktu tambahan mengerjakan ujian.
Jawaban Paling Tepat (Nilai 5):
E. Memberikan Febi waktu tambahan hanya jika ia dapat menunjukkan bukti konkret mengenai keterlambatannya dan kebijakan ini berlaku untuk lainnya.
