POSKOTA.CO.ID - Kabar gembira datang bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menetapkan pencairan gaji bagi peserta yang berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.
Kebijakan ini menjadi angin segar setelah bertahun-tahun banyak honorer bekerja tanpa kepastian status dan penghasilan yang layak.
Pengumuman kelulusan seleksi PPPK Tahap 2 telah dibuka sejak 16 Juni 2025 melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
Para peserta dapat mengecek hasil seleksi hingga 30 Juni mendatang dengan memasukkan Nomor Pendaftaran dan NIK di portal resmi SSCASN.
Baca Juga: PPPK Tahap 2 2024: 4 Langkah Ini Wajib Dilakukan Honorer Belum Dapat Pengumuman
Bagi yang namanya tercantum dalam daftar lolos, kini tinggal menunggu proses pelantikan sebelum menerima gaji pertama. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 yang menjamin hak gaji dan tunjangan bagi PPPK.
Dengan besaran gaji tertinggi mencapai Rp7,3 juta per bulan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer sekaligus menciptakan sistem rekruitmen yang lebih adil dan transparan.
Sri Mulyani menegaskan, langkah ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi para honorer yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
Gaji Tertinggi Capai Rp7,3 Juta
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 yang telah disahkan, honorer yang lolos PPPK tahap kedua berhak menerima gaji pokok dan tunjangan sesuai golongan.
Gaji tertinggi, yakni Rp7,3 juta per bulan, diperuntukkan bagi PPPK golongan XVII. Sementara itu, besaran gaji bervariasi tergantung golongan, mulai dari Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta.
Berikut rincian gaji PPPK 2025:
- Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
- Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
- Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
- Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
- Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
- Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
- Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
- Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
- Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
- Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
- Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
- Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
- Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
- Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
- Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
- Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
- Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000
Proses Pencairan dan Syarat Kelulusan
Sri Mulyani menegaskan bahwa pencairan gaji akan dilakukan setelah peserta dinyatakan resmi lolos dan dilantik sebagai PPPK.
"Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang telah mengabdi dengan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan," ujarnya.
Peserta yang lolos dapat memeriksa status kelulusan melalui portal SSCASN menggunakan Nomor Pendaftaran dan NIK. Bagi yang namanya tercantum dalam daftar kelulusan, langkah selanjutnya adalah menunggu proses administrasi dan penandatanganan perjanjian kerja.
PPPK: Solusi Pemerataan Kesejahteraan Tenaga Honorer
PPPK merupakan bentuk pengangkatan pegawai pemerintah non-ASN yang memiliki hak gaji dan tunjangan layaknya PNS. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan antara tenaga honorer dan pegawai tetap.
Dengan disahkannya Perpres ini, pemerintah menargetkan transparansi dan keadilan dalam rekruitmen pegawai, sekaligus memberikan kepastian bagi honorer yang selama ini bekerja tanpa jaminan finansial jelas.
Baca Juga: BKN Umumkan Jadwal Terbaru Seleksi PPPK Tahap 2, Honorer Paruh Waktu Diminta Bersabar
Bagi yang Lolos, Kapan Gaji Pertama Cair?
Menurut rencana, gaji pertama akan dibayarkan setelah proses pelantikan selesai, diperkirakan mulai Agustus 2025. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pembayaran elektronik untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi data.
Segera Cek Kelulusan!
Bagi peserta seleksi PPPK tahap 2, segera periksa hasilnya di sscasn.bkn.go.id sebelum periode pengumuman berakhir pada 30 Juni 2025. Jika lolos, pastikan memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk mempercepat proses pencairan gaji.
Dengan kebijakan ini, Sri Mulyani dan pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan penghargaan setimpal bagi tenaga honorer yang berdedikasi.
