POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall di wilayah Pantai Utara Jawa.
Proyek ini dianggap sebagai infrastruktur vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
Dalam pidato kuncinya di Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Giant Sea Wall.
"Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa," ujarnya dikutip dari laman Setneg pada Jumat, 13 Juni 2025.
Baca Juga: Apa Penyebab Prabowo Tegur Paspampres Usai Tepis Tangan Jenderal Polisi Luar Negeri
Proyek tanggul laut ini sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 1995. Nantinya, tanggul akan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Estimasi total biaya pembangunan mencapai USD80 miliar, dengan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
"Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah’ kita akan segera mulai itu," tegas Presiden Prabowo.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo akan segera membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kunci pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
"Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," jelas Prabowo.
Meskipun pemerintah terbuka terhadap kerja sama internasional dari perusahaan Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.
Baca Juga: Usai Beri Jam Tangan Rolex, Prabowo Saksikan Timnas Indonesia Takluk Telak 6-0 dari Jepang
"Kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," ungkapnya.
Peluang Investasi Swasta
Selain komitmen terhadap Giant Sea Wall, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keterbukaan pemerintah terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Hal ini disampaikannya pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025.
"Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya," kata Prabowo.
Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memfasilitasi proyek, dan menjaga stabilitas demi kelancaran pembangunan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Cabut Izin Usaha Tambang Nikel Raja Ampat, PT GAG Tidak Termasuk
Prabowo menyambut baik pusat layanan yang mempercepat realisasi proyek infrastruktur.
"Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut," tambahnya.
Efisiensi anggaran negara yang telah dilakukan telah menghasilkan cadangan yang kini dapat digunakan sebagai modal investasi bersama swasta, memberikan kenyamanan kepada para investor.
"Kita sekarang berani kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil," pungkasnya.