POSKOTA.CO.ID - Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet, Selasa 10 Juni 2025.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pencabutan izin tersebut setelah mempertimbangkan laporan lingkungan, masukan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat setempat.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di kabupaten Raja Ampat,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi.
Alasan Pencabutan Izin: Lingkungan, Geopark, dan Aspirasi Masyarakat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan tiga faktor utama pencabutan izin:
- Pelanggaran Lingkungan: Berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, keempat perusahaan terbukti merusak ekosistem laut dan kawasan konservasi.
- Tumpang Tindih dengan Kawasan Geopark: Sebagian area tambang masuk dalam wilayah Geopark Raja Ampat, yang seharusnya dilindungi.
- Keputusan Politik (Ratas): Presiden Prabowo memprioritaskan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, didukung masukan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
“Kami melihat ini sebagian masuk di kawasan Geopark. Keputusan ratas (atas perintah presiden) dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat,” jelas Bahlil.
Daftar 4 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
Berikut profil perusahaan dan pelanggaran yang dilakukan:
PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
- Lokasi: Pulau Manuran, Raja Ampat
- Pemilik: Anak usaha PT Wanxiang Nickel Indonesia (afiliasi Vansun Group asal China).
- Pelanggaran: Izin tambang melebihi luas Pulau Manuran (746,88 hektare), melanggar UU No. 1/2014 tentang Pulau-Pulau Kecil, sistem manajemen lingkungan tidak ada, menyebabkan sedimentasi di perairan. Eksplorasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan produksi 351 ribu ton feronikel per tahun.
PT Nurham
- Lokasi: Yesner, Waigeo Timur (luas konsesi 3.000 hektare).
- Keterangan: Minim informasi publik, tetapi tercatat dalam sistem pengadaan Pemprov Papua. Diduga tidak transparan dalam operasionalnya.
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
- Lokasi: Pulau Kawei (luas 4.561 hektare).
- Pemilik: Terafiliasi dengan Grup Agung Sedayu (pemilik: Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, Alexander Halim Kusuma).
- Pelanggaran: Buka lahan 5 hektare di luar izin, merusak mangrove dan garis pantai, operasi tambang tanpa izin lingkungan dan ancaman pidana lingkungan: Menteri LHK Hanif menyatakan perusahaan akan diproses hukum.
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
- Lokasi: Pulau Batang Pele & Manyaifun (2.193 hektare).
- Pelanggaran: Eksplorasi nikel tanpa izin lingkungan (dimulai 9 Mei 2025), sudah dikenai sanksi administratif oleh KLH.
Baca Juga: Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, PT Gag Nikel Milik Siapa? Izinnya Tidak Dicabut oleh Pemerintah
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pencabutan izin ini menegaskan komitmen pemerintah melindungi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan geopark. PT Gag Nikel menjadi satu-satunya perusahaan yang tetap diizinkan beroperasi setelah melalui evaluasi ketat.
Menteri ESDM Bahlil menegaskan, “Presiden ingin Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata dunia, bukan area pertambangan.” Pemerintah juga akan menindak tegas pelanggaran hukum yang dilakukan keempat perusahaan.