JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) mengkritik proses rekrutmen Tenaga Ahli (TA) bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan infrastruktur oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Subanpeda) Kepulauan Seribu.
Ketua Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu, Rahman menyatakana, banyak laporan dari masyarakat terkhusus anak-anak muda yang telah lulus pendidikan tentang indikasi kecurangan perekrutan di Subapenda Kepulauan Seribu, karena tidak transparan.
Bappeda Jakarta membuka pendaftaran pada 4-11 Juni 2025 dengan pengumuman resmi dan distribusi informasi yang luas. Sementara itu, Subanpeda Kepulauan Seribu hanya membuka pendaftaran pada 6-7 Juni 2025 yang bertepatan dengan akhir pekan dan libur nasional.
"Namun, dia (Subapenda) mengumumkan lewat Instagramnya secara pribadi dan dilakukannya di hari libur nasional di hari Idul Adha tepatnya di hari Sabtu dan ditutupnya di hari Minggu, akhirnya ada protes dari masyarakat Pulau Seribu teman-teman pemuda yang mau daftar," kata Rahma kepada Poskota, Rabu, 11 Juni 2025.
Baca Juga: Satpol PP Jakarta Bantah Bupati Kepulauan Seribu Dijaga Ketat
Rahman menyebut, Kabupaten Kepulauan Seribu mengumumkan informasi tentang perekrutan lewat media sosial maupun mading di kantor Bupati.
"Ya temen-temen pada ngeluh karena biasanya kan dalam rekrutmen PJLP maupun apapun itu bentuknya selalu transparan di akun kabupatennya, diumumkan terus di mading-mading kantornya juga diumumkan lewat lembaran berkas gitu. (Tapi perekrutan Subapenda ini) cuman hanya ada di akunnya Bappeda doang," ujarnya.
Oleh karena itu, proses perekrutan Subapenda Kepulauan Seribu ini dinilai tidak transparan.
"Yang disayangkan kan kita enggak tahu prosesnya (perekrutan) seperti apa saya mencurigai adanya indikasi permainan di situ," ucapnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Sayangkan Warga Kesulitan Bertemu Bupati Kepulauan Seribu
Saat ini, ia telah mengirimkan surat aduan ini ke Balai Kota DKI Jakarta dan juga Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Kita bersurat juga ke Balai Kota, sama ke Kabupaten (Kepulauan Seribu) mengenai permasalahan ini," ujar dia.
Hal senada diungkapkan tokoh muda Kepulauan Seribu, Saipul Bahri. Ia mengatakan, seleksi kali ini berlangsung tertutup dan tak berpihak pada masyarakat lokal. Menurutnya, terdapat perbedaan mencolok antara proses yang dilakukan oleh Bappeda Jakarta dan Subanpeda Kepulauan Seribu.
"Ini bukan soal teknis saja, tapi soal keberpihakan. Warga pulau seolah disingkirkan dari awal, karena akses mereka terhadap informasi dan waktu sangat terbatas,” ucapnya.
Baca Juga: Kerap Dihadang Petugas, Warga Kepulauan Seribu Sulit Bertemu Bupati
Saipul menegaskan, rekrutmen semestinya menjadi peluang bagi putra-putri daerah yang memahami secara langsung tantangan dan potensi wilayah kepulauan.
“Jangan jadikan pulau ini sebagai ajang penempatan orang-orang luar yang tidak tahu apa-apa soal kondisi kami. Banyak warga kami yang mampu, tapi tidak diberi ruang,” tegas Saipul.
Kendati demikian, Saipul mendesak agar seleksi ini dievaluasi ulang secara menyeluruh, dan bila ditemukan pelanggaran, harus dilakukan rekrutmen ulang dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.
“Kami hanya ingin diberi kesempatan yang adil. Kalau panggung sudah disusun tapi kami hanya jadi penonton, itu bukan pembangunan itu pengabaian,” ujar Saipul. (CR-4)