Merespons gelombang kritik, Bahlil menyatakan bahwa izin tambang PT Gag Nikel diberikan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.
Izin itu keluar tahun 2017, saat periode pertama Presiden Jokowi. Ia menambahkan telah menghentikan sementara operasi PT Gag dan mengirim tim investigasi ke lapangan.
Namun langkah tersebut dinilai belum cukup. Tokoh lokal Uno Klawen mempertanyakan mengapa hanya PT Gag yang disorot oleh pemerintah, sementara tiga perusahaan tambang nikel lainnya tetap beroperasi tanpa perhatian serupa.
Baca Juga: Sorotan Tajam Terhadap Tambang Nikel di Raja Ampat, Ditemukan Pelanggaran Lingkungan Serius
Kritik serupa datang dari Said Didu, yang mencurigai adanya ketimpangan perlakuan antara perusahaan BUMN dan swasta.
"Kok kesannya Bahlil ini hanya keras ke BUMN? Salah satu dari Sembilan Naga punya tambang di sana juga, tapi tidak disebut-sebut," tulis Said Didu di akun X (sebelumnya Twitter).
Ketegangan di lapangan dan kritik dari publik menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, khususnya di kawasan konservasi strategis seperti Raja Ampat.
