POSKOTA.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat sorotan tajam setelah diduga menghindari massa aksi yang menolak aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
Peristiwa ini terjadi di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Sabtu pagi, 7 Juni 2025, di tengah meningkatnya kecaman publik terhadap eksploitasi lingkungan di kawasan wisata kelas dunia tersebut.
Massa aksi yang sebagian besar terdiri dari warga lokal dan aktivis lingkungan menyerukan penolakan terhadap penambangan nikel yang dinilai merusak lingkungan.
Mereka menyambut kedatangan Bahlil dengan spanduk, pamflet, dan yel-yel menuntut pencabutan izin tambang. "Bahlil penipu! Penipu rakyat Indonesia! Memilih sembunyi dari massa!" teriak para demonstran ketika mengetahui sang menteri meninggalkan bandara lewat pintu belakang.
Menurut laporan, semula perwakilan Bahlil sempat meminta massa menunjuk delegasi untuk berdialog.
Namun ketika para pengunjuk rasa menuju ruang terminal, Bahlil disebut meninggalkan lokasi sekitar pukul 07.00 WIT tanpa menemui mereka secara langsung.
"Alih-alih menemui para pengunjuk rasa, Bahlil malah dikabarkan memilih kabur lewat pintu belakang bandara," ujar jurnalis senior dan pengamat politik, Hersubeno Arief, dikutip oleh Poskota dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Minggu, 8 Juni 2025.
Kunjungan Bahlil ke Sorong merupakan bagian dari agenda peninjauan lokasi tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam).
Baca Juga: Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat Disorot Banyak Pihak, 4 Perusahaan Kena Sanksi
Aktivitas perusahaan ini menjadi sorotan setelah tagar #SaveRajaAmpat bergema di media sosial sebagai bentuk protes terhadap kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat, yang dikenal sebagai UNESCO Global Geopark dan destinasi wisata unggulan Indonesia.
Merespons gelombang kritik, Bahlil menyatakan bahwa izin tambang PT Gag Nikel diberikan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.
Izin itu keluar tahun 2017, saat periode pertama Presiden Jokowi. Ia menambahkan telah menghentikan sementara operasi PT Gag dan mengirim tim investigasi ke lapangan.
Namun langkah tersebut dinilai belum cukup. Tokoh lokal Uno Klawen mempertanyakan mengapa hanya PT Gag yang disorot oleh pemerintah, sementara tiga perusahaan tambang nikel lainnya tetap beroperasi tanpa perhatian serupa.
Baca Juga: Sorotan Tajam Terhadap Tambang Nikel di Raja Ampat, Ditemukan Pelanggaran Lingkungan Serius
Kritik serupa datang dari Said Didu, yang mencurigai adanya ketimpangan perlakuan antara perusahaan BUMN dan swasta.
"Kok kesannya Bahlil ini hanya keras ke BUMN? Salah satu dari Sembilan Naga punya tambang di sana juga, tapi tidak disebut-sebut," tulis Said Didu di akun X (sebelumnya Twitter).
Ketegangan di lapangan dan kritik dari publik menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, khususnya di kawasan konservasi strategis seperti Raja Ampat.