POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial dan instansi terkait, memiliki beberapa mekanisme untuk memantau penggunaan dana bansos.
Salah satu langkah utama adalah verifikasi dan validasi data KPM. Sebelum dana disalurkan, pemerintah memastikan bahwa penerima terdaftar dalam DTSEN.
Data ini diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau menghadapi kesulitan ekonomi.
Setelah dana disalurkan, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pendamping sosial, aparat desa, dan lembaga penyalur seperti bank atau kantor pos, untuk memantau distribusi.
Baca Juga: Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Bertambah Rp450.000, Cek Jadwal dan Cara Tariknya di Sini
Pendamping sosial berperan penting dalam memantau langsung penggunaan dana oleh KPM.
Mereka melakukan kunjungan rutin ke rumah penerima untuk memastikan bahwa bansos digunakan untuk kebutuhan pokok, seperti pembelian sembako, pendidikan anak, atau kesehatan.
Peran Teknologi dalam Pengawasan Bansos
Perkembangan teknologi telah membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan dana bansos.
Salah satu inovasi utama adalah penggunaan sistem digital untuk penyaluran dan pelacakan dana. Misalnya, bansos yang disalurkan melalui transfer bank memungkinkan pemerintah untuk memantau alur dana secara real-time.
KPM biasanya menerima dana melalui rekening khusus atau kartu elektronik, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang memudahkan pelacakan transaksi.
Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk pelaporan. Pendamping sosial dapat mengunggah laporan lapangan melalui aplikasi khusus, yang mencakup informasi tentang kondisi KPM dan penggunaan dana bansos.
