.jpeg)
Beberapa penyedia pinjaman mungkin menawarkan opsi restrukturisasi seperti perpanjangan tenor, keringanan bunga, atau pelunasan bertahap.
Dokumentasikan seluruh proses komunikasi, baik melalui email, pesan teks, maupun rekaman suara untuk digunakan sebagai bukti bila terjadi pelanggaran.
3. Simpan Semua Bukti Komunikasi
Simpan seluruh bukti komunikasi dengan pihak pinjol dan DC, termasuk nomor telepon, tangkapan layar percakapan, surat penagihan, serta rekaman audio jika memungkinkan.
Ini dapat menjadi bahan kuat saat Anda ingin mengajukan keluhan kepada OJK atau lembaga bantuan hukum.
Baca Juga: Pinjol Ternyata Bisa Dicairkan Dana Pakai Data Busuk? Ini Bukti dan Penjelasannya!
4. Laporkan Tindakan Intimidasi
Jika Anda menerima teror secara langsung seperti didatangi ke rumah, dikuntit, atau diteror melalui media sosial, segera laporkan kepada:
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Satgas Waspada Investasi
- Kepolisian setempat
- Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
- Sertakan bukti lengkap untuk memudahkan proses investigasi.
5. Konsultasi dengan Lembaga Hukum
Apabila gangguan dari DC semakin parah dan mengancam keselamatan Anda atau keluarga, segera konsultasikan kasus ini kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum seperti LBH.
Beberapa lembaga menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Pertimbangkan Pinjaman Alternatif Legal
Bila situasi finansial Anda mulai membaik, pertimbangkan untuk mengambil pinjaman dari lembaga keuangan resmi seperti koperasi, BPR, atau bank digital yang telah diawasi OJK.
Tujuannya adalah untuk melunasi utang di pinjol ilegal atau berisiko tinggi. Pastikan platform pinjaman yang Anda pilih terdaftar resmi di situs OJK dan memiliki ulasan positif dari pengguna lain.
7. Hindari Pinjol Ilegal dan Edukasi Finansial
Banyak teror DC berasal dari pinjol ilegal yang tidak mengindahkan etika penagihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK.
Edukasi diri Anda mengenai risiko pinjaman daring melalui sumber resmi seperti situs OJK, BI, atau kampanye literasi keuangan pemerintah.
