Sebagai informasi, aksi ini dilatarbelakangi tuntutan pengemudi agar pemerintah menindak tegas perusahaan aplikator yang dianggap melanggar regulasi terkait batasan potongan komisi.
Inti dari tuntutan pengemudi ojol adalah penegakan regulasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 Perubahan atas Kepmenhub Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perdoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Nasyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Regulasi ini mengatur batas maksimal potongan komisi aplikasi sebesar 20 persen. Namun, para pengemudi menuding sejumlah aplikator memotong hingga 50% dari pendapatan mereka.
“Sejak 2022 kami bersabar, tetapi sampai hari ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Kalau terus dibiarkan, kami yang di lapangan akan terus dirugikan,” tegas Igun.
