POSKOTA.CO.ID - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik diberikan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai respons beragam di masyarakat.
Tak sedikit netizen yang menyampaikan protes dan kekhawatiran di media sosial, menilai ide tersebut bukan solusi yang tepat untuk memberantas korupsi.
Dalam sebuah acara, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebutkan bahwa salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia adalah mahalnya biaya politik.
Baca Juga: KPK Eksekusi Syahrul Yasin Limpo ke Lapas Sukamiskin untuk Jalani Hukuman 12 Tahun
Mulai dari tingkat kepala desa hingga presiden, menurutnya, calon pejabat publik harus merogoh kocek dalam untuk bisa bertarung di pemilihan langsung. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya praktik-praktik korupsi usai pejabat terpilih duduk di kursi kekuasaan.
"Sering kali mereka (calon pejabat) punya pemodal. Dan timbal baliknya, saat sudah menjabat, memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk mendapat proyek-proyek di daerah maupun di kementerian," jelas Fitroh.
Menurut Fitroh, solusi yang ditawarkan KPK adalah dengan memberikan dana besar kepada partai politik. Harapannya, pendanaan tersebut bisa menutup peran pemodal dan mengurangi praktik balas budi yang kerap menjadi pintu masuk korupsi di pemerintahan.
Namun, usulan ini justru menuai kritik dari warganet. Tagar-tagar bernada protes seperti #JanganPakaiUangRakyat dan #APBNBukanUntukParpol mulai bermunculan di platform X (sebelumnya Twitter) dan Instagram.
Baca Juga: Waduh Sekda DKI Jakarta Dilaporkan ke KPK Soal Penyalahgunaan Jabatan dan Jual Beli Posisi!
Banyak netizen yang menilai dana besar untuk partai politik justru berpotensi disalahgunakan, sementara masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.
"APBN itu uang rakyat, bukan buat nutupin biaya politik elit. Masih banyak rakyat yang susah, jalan rusak, sekolah kurang, rumah sakit penuh," tulis akun @indocritics di X.
Sementara akun lain, @kanghendro, menulis, "Logika KPK aneh, mau lawan korupsi kok malah kasih dana gede ke partai? Siapa yang jamin bakal dipakai bener?"
Di sisi lain, ada juga warganet yang menganggap ide tersebut bisa dipertimbangkan asalkan disertai dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.
Beberapa netizen menyarankan agar dana partai politik diaudit secara rutin dan hasilnya dipublikasikan ke publik.
"Kalau memang niatnya baik, harus jelas aturannya, ada audit terbuka dan sanksi tegas kalau disalahgunakan," tulis akun @budiman1.
Selain soal dana, KPK juga menyampaikan pentingnya partai politik melakukan seleksi ketat terhadap calon yang diusung. Fitroh menegaskan bahwa integritas harus menjadi kriteria utama dalam rekrutmen pejabat publik, melebihi kapasitas.
Namun, lagi-lagi netizen skeptis soal pelaksanaan hal ini di lapangan. "Integritas? Yang kayak gitu udah sering jadi slogan doang," sindir akun @dani134.
Ramainya perdebatan soal usulan KPK ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memendam keraguan terhadap dunia politik dan pengelolaan dana publik di Indonesia.
Banyak yang khawatir, tanpa pengawasan dan niat yang benar, dana besar untuk partai politik justru akan membuka celah baru bagi praktik korupsi.