POSKOTA.CO.ID - Insiden tragis akibat ledakan amunisi kedaluwarsa di Cibalong, Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang, menuai sorotan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Ia menegaskan bahwa pemusnahan amunisi oleh prajurit TNI ke depan tidak boleh lagi melibatkan warga sipil.
Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu itu merenggut nyawa 9 warga sipil dan 4 anggota TNI. Menanggapi kejadian ini, Puan meminta agar ada evaluasi serius agar insiden serupa tidak terulang.
"Ke depan, jangan sampai lagi proses pemusnahan amunisi melibatkan masyarakat sipil," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 15 Mei 2025.
Selain itu, Puan juga mendesak Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Panglima TNI beserta jajaran guna memberikan penjelasan terkait kronologi peristiwa tersebut dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab.
"Komisi I wajib segera memanggil Panglima dan jajarannya yang terkait peristiwa ini. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab hingga kejadian seperti ini bisa terjadi," tegasnya.
Puan menilai, ledakan amunisi kadaluarsa yang menewaskan belasan orang itu seharusnya bisa dicegah jika ada prosedur yang benar dan pengawasan ketat. Ia berharap pihak TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional pemusnahan amunisi.
“Harus dicari tahu apa penyebabnya, dan yang paling penting, jangan sampai peristiwa memilukan seperti ini terjadi lagi," tandas Puan.
Diberitakan sebelumnya, insiden tragis terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin, 12 Mei 2025. Sebuah ledakan dahsyat yang diduga berasal dari amunisi milik TNI Angkatan Darat menewaskan 13 orang di lokasi. Peristiwa ini langsung memicu perhatian publik dan aparat kemanan.
Baca Juga: Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI di Garut: 13 Tewas, Ini Sejumlah Fakta Lengkapnya
