POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengarahkan siswa berperilaku menyimpang ke barak militer menuai kontroversi.
Sejumlah orang tua murid menyuarakan ketidaksetujuan mereka, bahkan melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena dinilai bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengedepankan pendekatan humanis.
Menanggapi polemik tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan terbuka melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.
Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menunjukkan perhatian terhadap upaya pemerintah dalam menangani anak-anak dan remaja yang memerlukan penanganan khusus.
“Saya percaya bahwa setiap kritik, saran, hingga laporan yang masuk lahir dari kepedulian terhadap masa depan anak-anak di Jawa Barat,” ujar Dedi dalam unggahan yang dikutip pada Senin, 12 Mei 2025.
Dedi mengakui bahwa kebijakan ini bukan tanpa risiko, sebab setiap langkah perubahan pasti memunculkan pro dan kontra.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan generasi muda untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang lebih baik.
“Jika Bapak dan Ibu memiliki perhatian yang sama, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Dedi mempersilakan masyarakat, lembaga pendidikan, yayasan sosial, hingga individu yang ingin turut serta untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, diakui Dedi, banyak anak dengan perilaku khusus yang masih menunggu penanganan lanjutan.
