POSKOTA.CO.ID - Setiap tahunnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya memberikan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga yang membutuhkan.
Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program unggulan yang telah terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera di Indonesia.
Pada tahun 2025 ini, bansos PKH kembali hadir dengan besaran yang lebih besar, memberikan potensi bantuan hingga Rp3 juta per komponen keluarga.
Namun, untuk memastikan apakah Anda berhak menerima bantuan ini, Anda perlu melakukan pengecekan melalui beberapa saluran resmi yang telah disediakan.
Dalam artikel ini, Poskota akan memberikan informasi lengkap mengenai cara cek nama penerima bansos PKH 2025, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara mengajukan diri jika belum terdaftar.
Baca Juga: Bansos BPNT Rp600.000 Mei 2025 Kapan Cair? Begini Cara Cek NIK e-KTP dan Status Pencairannya
Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025
Penyaluran bantuan subsidi saldo dana bansos PKH untuk tahun 2025 akan dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Berikut adalah rincian jadwal pencairan:
- Tahap 1: Januari – Maret
- Tahap 2: April – Juni
- Tahap 3: Juli – September
- Tahap 4: Oktober – Desember
Bantuan akan langsung ditransfer ke rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau melalui Kantor Pos, tergantung pada sistem distribusi yang berlaku di setiap wilayah.
Rincian Besaran Dana Bansos PKH 2025
Program bantuan sosial PKH 2025 memberikan bantuan finansial kepada setiap keluarga penerima manfaat berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga.
Setiap komponen memiliki nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi keluarga. Berikut adalah rincian bantuan PKH 2025 yang dapat diterima:
- Ibu hamil/nifas: Rp3.000.000 per tahun
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp3.000.000 per tahun
- Anak SD: Rp900.000 per tahun
- Anak SMP: Rp1.500.000 per tahun
- Anak SMA: Rp2.000.000 per tahun
- Lansia usia ≥70 tahun: Rp2.400.000 per tahun
- Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun
Catatan Penting: Setiap keluarga hanya dapat menerima maksimal empat komponen bantuan sesuai dengan kondisi dan data yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
