PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, telah mengajukan surat penangguhan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan bagi para kepala desa dan perangkat desa.
Surat penangguhan tersebut diajukan kepada BPJS cabang Serang yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang itu dengan alasan efisiensi anggaran.
Tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan seluruh kepala desa dan perangkat desa di Pandeglang terhitung sejak Februari hingga April 2025.
Baca Juga: Mees Hilgers Antusias Sambut Atmosfer GBK Bareng Timnas: Di Indonesia Lebih Meriah dan Gila!
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengaku, bahwa usulan penangguhan pembayaran masih dalam tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Terkait penangguhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi kades dan perangkat desa, saat ini masih dalam pembahasan bersama TAPD. Mudah-mudahan segera ada solusi," ungkap Iing, Jumat, 9 Mei 2025.
Dikatakan Iing, pihaknya baru mengetahui informasi ini dalam beberapa hari terakhir, dan memastikan Pemkab Pandeglang akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Kami baru mengetahui hal ini satu atau dua hari kemarin. Nanti kami akan melakukan pengecekan bersama Dinas Kesehatan dan Sekda. Semoga persoalan ini bisa segera diselesaikan," katanya.
Baca Juga: Oknum Ormas di Serang Kembali Ditangkap, Tipu Pencari Kerja Ratusan Juta
Iing meminta seluruh aparatur pemerintahan desa agar tetap fokus melayani masyarakat, sekaligus membantu Pemkab dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami berharap para aparatur desa turut aktif membantu penagihan PBB. Karena ini merupakan kewajiban bersama, jangan menunggu bola, tapi harus jemput bola agar PAD tercapai, termasuk pembayaran Siltap dan iuran BPJS bisa segera terpenuhi," ujarnya.