POSKOTA.CO.ID - Isu mafia sepak bola kembali mencuat ke publik setelah pernyataan tegas dari Andre Rosiade, penasihat tim Semen Padang, yang mengklaim adanya permainan kotor di balik kompetisi sepak bola nasional.
Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi dengan bijak, menegaskan pentingnya data dan bukti dalam setiap tuduhan yang dilayangkan.
Dalam peresmian Garuda Academy dan FIFA Arena Indonesia di Jakarta Barat pada 6 Mei 2025, Erick menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian sah dalam iklim demokrasi.
Namun, ia menekankan bahwa tuduhan tanpa dasar justru dapat merusak upaya kolektif untuk membenahi sepak bola Tanah Air.
Baca Juga: Komentar Kocak Ze Valente Usai Ramiro Fergonzi Bantu Persib Bandung Kunci Gelar Juara Liga 1
"Kalau memang ada, ya buktikan. Kita tidak boleh saling menuduh tanpa dasar," ujar Erick Thohir dikutip Poskota pada Kamis 8 Mei 2025.
"Saya melihat perjuangan tim-tim di liga masih bersaing secara sehat hingga saat ini," katanya.
Mafia Bola Inisial JN dan P
Pernyataan ini keluar menyusul unggahan Andre Rosiade di Instagram pribadinya, yang menyebut dua inisial, yakni JN dan P, sebagai bagian dari dugaan mafia pengatur pertandingan.
Ia bahkan meminta Erick Thohir untuk segera mengambil tindakan atas dugaan tersebut.
"Hampir semua elite PSSI tahu ini. Ditunggu aksi bersih-bersihnya Pak Erick Thohir," tulis Andre.
Meski isu ini memantik kontroversi, Erick tidak bersikap defensif. Ia justru menilai kritik sebagai pemacu untuk memperkuat integritas federasi dan kompetisi.
Ia juga memuji Semen Padang atas pencapaian tiga kemenangan beruntun, yang menjadi bukti bahwa persaingan di liga masih berlangsung secara adil dan sportif.
"Ini era demokrasi. Kritik dan saran itu sah-sah saja. Liga juga terbuka terhadap masukan," tambah Erick.
"Yang penting kita terus mendorong agar sepak bola Indonesia menjadi lebih sehat," ucap dia.
Baca Juga: Tottenham Diunggulkan, Tapi Bodo Glimt Siap Beri Kejutan di Leg Kedua Semifinal Liga Europa
Respons PT LIB
Senada dengan Erick, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, turut memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.
Dalam sebuah kesempatan di konferensi pers 'Club Licensing Cycle 2024/25' pada 7 Mei 2025, Ferry menyebut bahwa pihaknya menjalankan operasional liga berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku.
"Semua orang punya opini dan hak untuk berbicara. Namun yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di liga saat ini," ungkap Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa pihaknya, bersama PSSI, telah mengimplementasikan berbagai sistem untuk memastikan transparansi dan keadilan kompetisi.
Salah satunya adalah penerapan lisensi klub serta pengawasan berlapis untuk mencegah adanya pengaturan skor atau match fixing.
"Ketua Umum sudah menegaskan, kalau memang ada match fixing, mari kita ungkap bersama. Tidak hanya klub atau liga, jika media punya temuan, silakan disampaikan," katanya.
Komitmen pemberantasan mafia sepak bola ini bukan sekadar wacana. Sejak awal kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, berbagai reformasi struktural mulai diterapkan, termasuk pembentukan Integrity Unit dan kerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi pertandingan.
Namun, di sisi lain, tudingan dari tokoh publik seperti Andre Rosiade tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sebagai penasihat klub profesional dan anggota DPR, Andre memiliki akses terhadap dinamika internal klub dan federasi.
Oleh karena itu, jika memiliki data valid, sudah semestinya informasi tersebut diserahkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh otoritas terkait.
Transparansi menjadi kunci utama dalam merawat kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional.
Tanpa itu, setiap tudingan akan menjadi bola liar yang hanya memperkeruh suasana, tanpa membawa dampak solutif.
Dalam konteks ini, Erick Thohir mengedepankan pendekatan dialogis. Ia membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki temuan valid untuk bekerja sama dengan federasi dalam menjaga integritas sepak bola Indonesia.
Sebagai informasi, pada musim 2024/2025 ini, PSSI dan PT LIB telah memberlakukan sistem sanksi terhadap klub yang gagal memenuhi standar lisensi.
Ini mencakup aspek administratif, finansial, infrastruktur, dan pembinaan usia muda. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menata ulang manajemen klub secara profesional dan berkelanjutan.
Pernyataan Ferry Paulus juga mempertegas arah reformasi yang sedang digalakkan. Menurutnya, tudingan terhadap pihak tertentu harus melalui proses hukum, bukan sekadar menjadi konsumsi media sosial.
"Kalau kita hanya bermain di opini, maka tak akan ada solusi. Tapi kalau ada temuan konkrit, mari kita proses bersama," tutup Ferry.
Masyarakat sepak bola Indonesia kini berharap, baik pengurus federasi maupun tokoh publik, dapat menjadikan momen ini sebagai refleksi bersama.
Bahwa untuk membenahi sepak bola nasional, diperlukan kolaborasi lintas sektor, bukan saling tuding tanpa kejelasan.
.jpeg)
