JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov Jakarta tengah menginisiasi program sekolah gratis untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul.
Tahun ini, program tersebut akan diuji coba di 40 sekolah swasta di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyambut baik program sekolah bebas biaya ini, meskipun ia menilai jumlah sekolah percontohan masih terbatas.
“Artinya, mau nggak mau, yang pasti gagal SPMB—sekarang kan namanya SPMB—jadi udah dipastikan SPMB itu ada 65 persen. Jadi yang kebagian bangku sama yang enggak kebagian bangku itu banyakan enggak kebagian bangku,” ujar Ubaid, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca Juga: Disdik DKI Sebut 2.090 Sekolah Swasta Gabung Sekolah Gratis Mulai 2025
Ia menyoroti fakta bahwa sekolah negeri di jenjang SMA hanya mampu menampung sekitar 35 persen siswa. Sisanya, sebanyak 65 persen, harus beralih ke sekolah swasta yang memungut biaya.
“Nah, pertanyaan masyarakat itu bagaimana nasib anak-anak 65 persen yang nggak kebahagiaan bangku itu. Katanya kan pendidikan untuk semua. Kenapa bangkunya cuma 35 persen? Kalau 35 persen itu bukan semua, namanya pembatasan,” tegasnya.
Menurut Ubaid, jika Pemprov benar-benar ingin mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, maka semua anak harus mendapat akses yang setara tanpa sistem "rebutan kursi".
“Kalau pendidikan tanpa diskriminasi untuk semua itu berarti anak Jakarta yang gagal SPMB, lalu dia daftar ke sekolah swasta itu perlakuannya harus sama dengan anak yang diterima di negeri. Sama-sama tanpa dipungut biaya,” jelasnya.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta, M. Subki, mengatakan bahwa wacana sekolah gratis sudah dibahas sejak lama di Komisi E. Tahun ini, program akan mulai diterapkan dengan 40 sekolah sebagai proyek percontohan.
“Bahwa memang di tahun 2025 ini sudah akan dimulai pencanangan pendidikan sekolah gratis di Jakarta. Pokoknya pengennya sekolah gratis,” kata Subki, Selasa, 6 Mei 2025.
Baca Juga: Pemprov DKI Pastikan Progam Sekolah Gratis Tidak Hapus KJP
Ia menyebut, anggaran awal sudah disiapkan dan pelaksanaan direncanakan dimulai Juli 2025. Sekolah yang dipilih berada di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.
“40 sekolah swasta itu yang rencananya dipilih itu adalah sekolah-sekolah swasta yang di kelurahan itu tidak ada sekolah negeri. Artinya ini boleh dibilang sekolah-sekolah pengabdian yang luar biasa,” ucapnya.
Subki menambahkan, program ini masih menunggu pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan terus dievaluasi.
Harapannya, dalam 2–3 tahun ke depan seluruh sekolah swasta bisa ikut dalam skema sekolah gratis.
Baca Juga: DPRD DKI Dorong Legalisasi Sekolah Gratis Rumah Luminare Rempoa
“Idealnya sih, mudah-mudahan 2 tahun atau 3 tahun semua sekolah swasta bisa menikmati fasilitas sekolah gratisnya. Supaya akses anak-anak kita enggak ada hambatan,” katanya.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya dalam membenahi sektor pendidikan. Ia menyoroti masalah penahanan ijazah sebagai salah satu alasan kuat penerapan sekolah gratis.
“Berdasarkan pengalaman kemarin yang ijazah tertahan, kan semuanya ijazah di swasta,” ujar Pramono saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Ia memastikan, anggaran yang dibutuhkan tidak besar, namun memiliki dampak signifikan bagi masa depan anak-anak Jakarta, terutama dari keluarga tidak mampu.
“Memang konsen saya adalah bagaimana membuat anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu itu bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang layak di Jakarta,” kata Pramono.
“Memang untuk swasta di daerah yang tidak mampu, saya lagi memikirkan seperti yang saya sampaikan untuk kita gratiskan secara bertahap. Dan biayanya sebenarnya tidak terlalu besar,” pungkasnya.