POSKOTA.CO.ID – Dokter Tirta turut membuka suara terkait rencana kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Seperti diketahui, belakangan ini muncul pro kontra dari Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait persyaratan bansos.
Tak tanggung-tanggung, KDM ingin penerima bansos pria menjalani vasektomi dulu agar bisa menerima manfaat.
Dokter Tirta sebagai salah satu dokter yang cukup vokal di Indonesia pun turut memberikan suaranya.
Dokter bernama lengkap Tirta Mandira Hudhi itu menyebut bahwa vasektomi tidak bisa dipaksakan.
“Bagiku, vasektomi ki ra iso dipaksakan, kudu atas dasar kesadaran,” tulis dokter Tirta seperti dilansir Poskota dari akun X @tirta_cipeng pada Rabu, 7 Mei 2025.
Ia menjelaskan, seharusnya mulai edukasi dulu terkait penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom.
Pasalnya, edukasi mengenai kondom saja belum efektif, apalagi soal vasektomi.
“Simple e gini, Edukasikan saja mengenai penggunaan kondom, kalo kondom aja belum efektif, apalagi ngarep vasektomi mas,” jelasnya ke salah satu netizen yang bertanya.
“Berpikir e ‘udah nikah kok kentu nggo kondom, ra well buozzz’,” pungkasnya.
Apa itu vasektomi?
Dilansir melalui berbagai sumber, vasektomi adalah prosedur sterilisasi pria yang bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan memutus saluran sperma (vas deferens).
Prosedur ini membuat sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi, sehingga mencegah pembuahan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Evaluasi Hibah Ponpes, Pengurus di Purwakarta: Itu Lagi Itu Lagi
Kebijakan Dedi Mulyadi terkait vasektomi
Dedi Mulyadi mengusulkan agar partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya melalui metode vasektomi bagi pria, menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi.
Tujuan dari usulan ini adalah untuk menekan angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun, usulan tersebut memicu berbagai tanggapan dan kritik dari berbagai pihak.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Perluas Program Disiplin Militer untuk Orang Dewasa Bermasalah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa vasektomi, sebagai metode kontrasepsi permanen, umumnya dianggap haram dalam pandangan syariat Islam, kecuali dalam kondisi medis tertentu yang tidak menyebabkan dampak permanen atau mudarat.
MUI juga menekankan bahwa insentif dalam program KB harus sesuai dengan syariat.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi bahwa vasektomi bukan satu-satunya metode KB yang dianjurkan.
Ia menyatakan bahwa ada alternatif lain dalam program KB, dan yang terpenting adalah partisipasi aktif dari pria dalam program tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga.