Gaji peserta akan langsung disalurkan ke keluarga untuk mencegah penyalahgunaan. Proses pelaksanaannya akan diawasi ketat oleh TNI.
Baca Juga: Pro-Kontra Rencana Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer: Solusi atau Masalah Baru?
Pro-Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi
Program serupa untuk pelajar bermasalah, seperti tawuran, bolos sekolah, atau kecanduan game, sudah lebih dulu dijalankan. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai TNI bukan institusi yang tepat untuk menangani pendidikan warga.
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," ujar Atnike di Jakarta Pusat, Jumat 2 Mei.
"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," tambahnya.
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, juga menyoroti pendekatan militeristik dalam menyelesaikan masalah sosial.
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," tegas Bonnie dalam keterangannya, Rabu 30 April.
Menurutnya, pembinaan karakter harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan keluarga, bukan sekadar disiplin ala militer.
Baca Juga: Tak Boleh Bawa Ponsel atau Motor, Ini Aturan Ketat di Program Semi-Militer Dedi Mulyadi
Arah Kebijakan ke Depan
Meski menuai polemik, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh bahwa program ini bertujuan membentuk mental disiplin dan produktivitas.
Ke depan, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Kodam III/Siliwangi untuk memastikan implementasi yang terukur. Apakah pendekatan ini akan menjadi solusi efektif atau justru menimbulkan masalah baru? Waktu yang akan menjawabnya.
