Biaya Haji Turun Rp4 Juta! Prabowo Masih Belum Puas dan Minta Evaluasi, Ini Alasannya

Senin 05 Mei 2025, 12:48 WIB
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus bisa menawarkan biaya haji yang lebih murah daripada negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. (Sumber: Intagram/Prabowo Subianto)

Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus bisa menawarkan biaya haji yang lebih murah daripada negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. (Sumber: Intagram/Prabowo Subianto)

POSKOTA.CO.ID - Biaya perjalanan haji setiap tahunnya menjadi isu strategis di Indonesia, negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia.

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan penurunan biaya haji sebesar Rp4 juta.

Namun, dalam sebuah pernyataan tegas, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penurunan tersebut masih belum memadai.

Saat meresmikan Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Presiden Prabowo menekankan perlunya efisiensi dan evaluasi menyeluruh dalam pengelolaan dana dan pelayanan haji.

Ia menggarisbawahi pentingnya mendorong reformasi biaya agar tidak hanya terjangkau, tetapi juga kompetitif secara regional.

“Rp 4 juta sudah kita turunkan, tetapi saya belum puas. Saya ingin biaya haji bisa ditekan lebih rendah lagi,” tegas Prabowo dalam sambutannya pada Minggu, 4 Mei 2025.

Baca Juga: Bantuan Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Cair 3 Kali Lipat? Cek Pencairan dan Informasi Lengkapnya di Sini

Perbandingan Biaya Haji: Indonesia vs Negara Tetangga

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus bisa menawarkan biaya haji yang lebih murah daripada negara-negara tetangga, khususnya Malaysia.

Hal ini menunjukkan niat strategis untuk menata ulang tata kelola haji nasional, dari aspek efisiensi anggaran, transparansi layanan, hingga optimalisasi sistem logistik.

Malaysia dikenal dengan sistem haji yang terintegrasi melalui lembaga Tabung Haji, yang mampu menekan biaya haji hingga lebih rendah dibandingkan skema di Indonesia.

Oleh karena itu, Prabowo menargetkan reformasi struktural yang memungkinkan pengelolaan haji lebih profesional, efisien, dan minim pemborosan.

Strategi Pemerintah: Kolaborasi Kementerian Agama dan BP Haji


Berita Terkait


News Update