Gaji yang diterima pekerja outsourcing cenderung rendah dan tidak stabil. Hal ini memperburuk kualitas hidup mereka, apalagi jika perusahaan tidak dalam kondisi baik.
Komitmen Pemerintah: Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Presiden Prabowo dalam orasinya menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk Satgas PHK yang bertugas memantau dan menindaklanjuti setiap kasus pemutusan kerja secara sepihak.
“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita di-PHK seenaknya. Negara harus turun tangan,” tegas Prabowo.
Selain itu, ia berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang bertindak sebagai lembaga penasihat presiden dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu fokus utama dewan ini adalah merancang transisi yang adil menuju penghapusan sistem outsourcing.
Presiden menegaskan bahwa penghapusan outsourcing tidak berarti mengabaikan kepentingan investor. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan buruh dan kelangsungan investasi sebagai motor penggerak industri nasional.
“Kita juga harus realistis. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka tidak ada lapangan kerja,” ujarnya.
Data PHK Terbaru: Bukti Krisis Ketenagakerjaan
Pernyataan Prabowo didukung oleh data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 18.610 tenaga kerja telah di-PHK. Data ini dikutip dari platform resmi Satu Data Kemenaker dan menunjukkan bahwa krisis ketenagakerjaan kian nyata.
Provinsi dengan PHK Tertinggi:
- Jawa Tengah: 10.677 orang (57,37%)
- Jambi: 3.530 orang
- Jakarta: 2.650 orang
Angka ini mencerminkan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan stabil untuk menekan angka PHK dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Kehadiran Tokoh dan Pemangku Kepentingan
Peringatan Hari Buruh 2025 di Monas juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh perburuhan. Di antaranya:
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo
- Ketua MPR Ahmad Muzani
- Ketua DPR Puan Maharani
- Presiden KSPSI Andi Gani
- Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Hadirnya para tokoh ini mencerminkan pentingnya momen Hari Buruh sebagai forum resmi dialog antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat pekerja.
Tantangan Implementasi dan Transisi Kebijakan
Meskipun janji penghapusan outsourcing disambut antusias, implementasinya bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu:
- Merancang skema transisi dari tenaga kerja outsourcing ke status pekerja tetap atau kontrak langsung.
- Menyusun regulasi yang memberi insentif bagi perusahaan yang menerapkan sistem kerja langsung.
- Mengadakan pelatihan dan sertifikasi ulang bagi pekerja agar siap menghadapi sistem kerja baru.
- Memastikan koordinasi lintas kementerian dan pelibatan serikat buruh dalam proses legislasi.
Baca Juga: Cegah Risiko Pinjol Ilegal Sekarang, Kenali Cirinya di Sini!
