POSKOTA.CO.ID - Bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau bantuan langsung tunai, memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi KPM, bantuan ini sering kali menjadi penopang utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, ketika seorang KPM pindah domisili baik karena alasan pekerjaan, pernikahan, atau kebutuhan lainnya muncul kekhawatiran apakah status mereka sebagai penerima bansos akan terhenti.
Baca Juga: Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos KLJ Tahun 2025, Siapkan NIK KTP
Pindah domisili dapat memengaruhi proses distribusi bansos karena data KPM terikat pada wilayah administrasi tertentu yang tercatat dalam DTKS.
DTKS sendiri dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.
Oleh karena itu, perubahan domisili harus dilaporkan agar data KPM tetap sinkron dengan lokasi baru mereka.
Baca Juga: Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Hanya Lewat Rekening KKS? Cek NIK e-KTP Anda Sekarang
Ketentuan Bansos bagi KPM yang Pindah Domisili
Secara umum, KPM yang pindah domisili tetap berhak menerima bansos selama mereka masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dan memperbarui data domisili mereka di DTKS.
Pemerintah telah menetapkan mekanisme untuk memastikan kelanjutan bansos bagi KPM yang berpindah wilayah, meskipun proses ini memerlukan beberapa langkah administrasi.
Kemensos menegaskan bahwa bansos tidak otomatis terhenti hanya karena perubahan domisili, asalkan KPM melaporkan perpindahan tersebut ke pihak berwenang.
.png)
