Waspada! Ini 6 Penyebab NIK e-KTP Anda Dicoret dari Daftar Penerima Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

Minggu 13 Apr 2025, 16:30 WIB
Ilustrari penyebab NIK e-KTP anda dicoret dari daftar enerima saldo dana bansos PKH dan BPNT Tahap 2. (Sumber: Poskota/Risti Ayu Wulansari)

Ilustrari penyebab NIK e-KTP anda dicoret dari daftar enerima saldo dana bansos PKH dan BPNT Tahap 2. (Sumber: Poskota/Risti Ayu Wulansari)

Baca Juga: Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Masuk ke Rekening KPM dengan NIK e-KTP Terdata DTSEN, Apakah Anda Termasuk?

Pemerintah menilai bahwa pendapatan tetap dari pekerjaan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

5. Menggunakan Listrik Rumah di Atas 2.200 VA

Besarnya daya listrik rumah menjadi parameter tambahan dalam menilai kelayakan ekonomi.

Rumah dengan daya listrik lebih dari 2.200 VA biasanya menunjukkan tingkat konsumsi energi yang tinggi dan identik dengan gaya hidup menengah ke atas.

Selain itu, kondisi bangunan yang tergolong mewah dari segi fisik dan luas lahan juga menjadi alasan dicoretnya nama dari penerima bansos.

6. Memiliki Aset Lahan seperti Kebun, Sawah, atau Tanah yang Luas

Aset berupa tanah pertanian, kebun, atau sawah, meski tidak selalu dipakai sebagai sumber pendapatan, tetap masuk dalam kategori kekayaan.

Bagi keluarga yang memiliki aset tersebut, pemerintah menganggap mereka memiliki potensi penghasilan tambahan yang menempatkan mereka di luar kelompok masyarakat miskin.

Bagi kamu yang ingin memastikan apakah masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial tahap dua tahun 2025, segeralah lakukan pengecekan NIK e-KTP melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Jika data tidak ditemukan, besar kemungkinan kamu telah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena satu atau beberapa alasan di atas.

Perlu diingat, sistem baru ini akan menyaring data dengan sangat ketat. Oleh karena itu, penting sekali untuk memastikan bahwa semua informasi dalam database keluarga kamu sesuai dengan kondisi riil.

Pemerintah berharap, melalui DTSEN dan regulasi yang lebih ketat, bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.


Berita Terkait


News Update