"Sebagai pejabat hendaknya lebih memperkaya hati, bukan memiskinkan hati, lebih-lebih memiskinkan rakyat melalui korupsi..”
-Harmoko-
Daftar kasus korupsi di lingkungan BUMN kian panjang, menyusul pengungkapan korupsi di Pertamina yang menghebohkan publik. Heboh bukan hanya karena besar kerugiannya, juga melibatkan pejabat papan atas di perusahaan tersebut. Belum lagi, salah satu modus korupsi dengan mengoplos BBM menjadi pertamax.
Dapat dikatakan tak hanya merugikan negara, juga merugikan langsung masyarakat, utamanya pengguna pertamax hasil oplosan yang jumlahnya jutaan, mungkin puluhan juta orang.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023.
Dalam rilisnya menyebutkan dugaan total kerugian negara hampir mencapai Rp1.000 triliun dengan rentang waktu yang cukup panjang. Disinyalir dilakukan secara sistematis dengan melibatkan banyak pihak. Itulah sebabnya, mencuat istilah mafia minyak mentah, mafia BBM, dan lainnya sebagai respons publik atas kasus yang hingga kini masih menjadi perbincangan.
Publik pun merespons dengan membuat “Klasemen Korupsi Indonesia” ada juga yang membuat “Liga Korupsi Indonesia”, menyusun ranking daftar korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.
Dalam daftar liga tadi, ranking teratas diduduki Pertamina dengan poin Rp968,5 T, peringkat bawahnya Timah dengan angka Rp300 T dan seterusnya hingga klasemen 10 terbawah.
Kita dapat pahami korupsi PT Timah sempat menghebohkan dan menjadi perbincangan publik karena dugaan kerugian negara yang ratusan triliun. Kini kasusnya tergeser dengan mencuatnya mafia minyak mentah dan BBM.
Dalam kasus yang terakhir, masyarakat memiliki kedekatan emosional karena merasa dirugikan secara langsung akibat pengoplosan pertalite menjadi pertamax.
Meski Pertamina telah mengeluarkan pernyataan dapat menjamin kualitas pertamax, tetap saja tak sedikit warga masyarakat yang mulai beralih ke BBM sejenis produk lain, bukan Pertamina. Ini sinyal kepercayaan publik mulai menurun kepada kualitas produk BBM non subsidi.
