JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kuasa hukum Kades Kohod Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin yakni Yunihar mengaku pihaknya belum mendapatkan surat resmi penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
"Ya belum (surat resmi), karena memang informasi penetapan saja kami peroleh dari teman-teman media. Secara resmi belum ada pemberitahuan kepada kami mengenai penetapan tersebut dari penyidik," ujar Yunihar kepada wartawan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Seperti diketahui Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Kades Kohod, Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dokumen pengajuan sertifikat pagar laut di Kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya Arsin, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim pun menetapkan tiga tersangka lainnya yang diduga membantu Arsin pada Selasa, 18 Februari 2025.
Disinggung apakah kliennya, Arsin sudah mengetahui mengenai penetapan tersangka oleh Bareskrim ini. Diakuinya, Arsin sudah mengetahui mengenai dirinya yang akan ditetapkan tersangka oleh kepolisian tersebut.
"Ya sudah tahu dari media, kami juga memberi tahu beliau dan memastikan betul dari media tersebut (mengenai penetapan tersangka, red)," terangnya.
Mengenai penetapan tersangka ini dikatakan Yunihar pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. "Kalau upaya, tentukan upaya-upaya yang akan dilakukan sesuai diatur Undang-undang," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Kades Kohod Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin sebagai tersangka kasus pagar laut di Kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya Arsin, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim pun menetapkan tiga tersangka lainnya yang diduga membantu Arsin.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri pada Selasa, 18 Februari 2025.
"Setelah penyelidikan dan penyidikan akhirnya kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohod, saudara UK selaku Sekdes Kohod, saudara SP selaku penerima kuasa dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka," beber Djuhandani.
Baca Juga: Sudah Ditetapkan sebagai Tersangka, Kades Kohod CS Belum Ditahan
Sebelum menetapkan para tersangka, diakui Djuhandani, pihaknya telah melakukan gelar perkara dengan mengumpulkan berbagai alat bukti dan disepakati oleh penyidik.
"Empat tersangka ini kaitannya adalah seperti kemarin saya sampaikan yaitu terkait masalah pemalsuan dimana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah," terangnya.
Dalam hal ini, dikatakan Djuhandani, para tersangka telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod.
Surat palsu tersebut yang akhirnya digunakan Arsin dan lainnya untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. "Kemudian dokumen lain yang dibuat oleh kades dan sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024," katanya.
Selanjutnya Arsin pun mendapatkan bantuan dari beberapa oknum di Kementerian dan Lembaga, hingga akhirnya diterbitkan bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod.
Baca Juga: Penyidik Sebut Motif Kades Kohod CS Lakukan Pemalsuan karena Ekonomi
Dalam kasus ini, Djuhandani menyebut pihaknya juga telah memeriksa total 44 orang saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.
Dalam penggeledahan itu penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod. "Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Arsin memberikan keterangan terkait kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut. Arsin, yang datang bersama kuasa hukumnya, mengklaim bahwa dirinya merupakan korban atas kasus tersebut
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam video klarifikasi, setelah Arsin menjadi sorotan publik dalam kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang berada di Perairan Pesisir Utara Kabupaten Tangerang.
Dalam pernyataannya Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin, mengaku didesak untuk menandatangani dokumen pembuatan sertifikat perairan Tangerang.
Hal tersebut diungkapkan Rendy Kurniawan, kuasa hukum Arsin. Rendy mengatakan, penandatanganan itu dilakukan Arsin karena memperoleh desakan dari pihak ketiga.
"Pak Arsin menandatangani, tapi karena desakan dari pihak ketiga. Karena sertifikat akan terbit kalau pak lurah tanda tangani," kata Rendy kepada awak media, Jumat, 14 Februari 2025.
Rendy menjelaskan, pihak ketiga tersebut adalah oknum yang seolah-olah diberikan kuasa oleh warga untuk mengurus pembuatan sertifikat laut Tangerang.
"Inisialnya SP dan C. Mereka pengurus yang seolah-oleh diberikan kuasa oleh warga untuk mengurus pembuatan sertifikat," ujarnya.
Sempat dilaporkan hilang, Arsin muncul ke publik, Jumat, 14 Februari 2025. Ia kemudian menggelar konferensi pers di rumahnya.
Ditemani dua kuasa hukumnya, Rendy dann Yunihar Arsyad, Arsin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan perihal pagar laut.
Selain itu, Arsin mengklaim sebagai korban dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat laut Tangerang. Ia mengaku didesak untuk menandatangani surat pembuatan sertifikat.
"Ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban," ucap Arsin.
