Jadi, dalam setahun, total nominal yang diterima oleh KPM adalah Rp2.400.000
Pengecekan Pencairan via KKS
Pengecekan pertama dilakukan pada KPM yang menerima bantuan melalui KKS. Dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode angka yang sesuai, data penerima dapat ditampilkan.
Hasilnya menunjukkan bahwa untuk periode 1 tahun 2025, penyaluran BPNT melalui KKS masih menggunakan data periode sebelumnya, yaitu November–Desember 2024.
Dengan demikian, di akun pendamping, status penyaluran untuk periode terbaru masih belum muncul.
Selanjutnya, dilakukan pengecekan pada Surat Keputusan (SK) penyaluran. Berdasarkan data yang ditarik, SK untuk KPM ini telah terbit sejak 21 Januari 2025.
Ini menandakan bahwa status bantuan masih dalam proses pengecekan rekening di akun supervisor, sementara di akun pendamping belum terdapat perubahan terkait penyaluran tahap 1 tahun ini.
Baca Juga: Bansos PBI JK, Bantuan dari Pemerintah untuk Akses Layanan Kesehatan Gratis
Pengecekan Pencairan via PT Pos
Pengecekan berikutnya dilakukan untuk KPM yang menerima BPNT melalui PT Pos Indonesia. Dengan prosedur yang sama, yakni memasukkan NIK dan kode angka, data penerima berhasil ditampilkan.
Hasilnya menunjukkan bahwa status pencairan melalui PT Pos juga masih menggunakan periode sebelumnya, yakni Oktober–Desember 2024. Artinya, pencairan bansos BPNT tahap 1 2025 belum muncul dalam sistem.
Pengecekan lebih lanjut terhadap SK menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah terbit pada 21 Januari 2025. Oleh karena itu, KPM penerima BPNT diimbau untuk bersabar menunggu pembaruan lebih lanjut dalam aplikasi SIKS-NG terkait pencairan tahap 1 ini.
Bagi seluruh KPM penerima BPNT atau sembako, diharapkan untuk tetap bersabar menunggu update terbaru terkait pencairan tahap 1 tahun 2025. Informasi lebih lanjut akan disampaikan jika terjadi perubahan atau pembaruan dalam aplikasi SIKS-NG.
Semoga pencairan BPNT dapat dilakukan bersamaan dengan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang saat ini telah memasuki tahap final closing.
