POSKOTA.CO.ID - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) merespon temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sebanyak 54.856 nomor induk kependudukan (NIK) peserta Kartu Prakerja bermasalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif MPPKP, Denni Puspa Purbasasri yang akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait tata kelola serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Koordinasi dengan dua kementerian itu untuk menyediakan antarmuka pemograman aplikasi (API) sehingga bisa melakukan pengecekan status NIK peserta.
“Prakerja pasti menindaklanjuti temuan dari BPK,” ucap Denni dalam keterangan resminya.
Temuan BPK tentang NIK yang bermasalah dari peserta Kartu Prakerja itu, dari hasil pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk mendukung pemeriksaan LK BUN tahun 2023.
Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing menyampaikan temuan 54.856 NIK yang ditetapkan sebagai peserta tidak tepat sasaran.
“Pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program Kartu Prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan minimal sebesar Rp10,46 miliar,” kata Daniel.
MPPKP Tindak Tegas yang Melanggar Aturan
Pihak MPPKP mengambil tindakan tegas apabila lembaga pelatihan dan penerima peserta Kartu Prakerja terbukti melanggar ketentuan dengan cara mencabut SK Penetapan Lembaga Pelatihan, mensuspen pelatihan, meminta pengembalian dana dari lembaga pelatihan serta menarik dana bantuan dari penerima untuk diberikan pada pendaftar yang belum menerima manfaat dari Kartu Prakerja.
MKKP bekerjasama dengan aparat penegak hukum baik dari Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari komite cipta kerja untuk menjaga tata kelola Kartu Prakerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika program Kartu Prakerja memiliki demand cukup tinggi dan relevan dengan dunia kerja.
Pelatihan yang dilaksanakan juga secara luring dan daring, sehingga bisa mengurangi gap antara yang baru lulus pendidikan dengan demand side pekerjaan.
