JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk mendukung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sebelumnya program KKS dikenal sebagai Kartu Pelindung Sosial (KPS) yang bentuk bantuannya berupa bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat.
Namun, program diubah menjadi KKS yang penyaluran bantuannya tidak lagi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
KKS ini menjadi sarana pemerintah dalam menyalurkan dana bansos kepada kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu.
Melalui program ini, pemerintah memberikan dukungan berbagai jenis bantuan pada penerima manfaat, termasuk dukungan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Kini, dana bansos yang disalurkan melalui KKS tidak lagi dalam bentuk tunai melainkan disalurkan lewat sistem perbankan.
Dana bansos dari pemerintah disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai penyalur bansos atau dikenal sebagai HIMBARA.
HIMBARA atau Himpunan Bank Milik Negara merupakan bank milik negara yang mendapatkan amanat sebagai penyalur bansos.
Tidak hanya itu, HIMBARA juga menerbitkan KKS sebagai alat transaksi sesuai dengan mandat dari Menteri Sosial.
Sesuai dengan mandat Menteri Sosial, penyaluran bansos juga harus sesuai aturan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial.
Termasuk jika ada masalah terkait dengan pencairan bansos. Misalnya, pemegang KKS yang secara rutin mendapatkan bansos tetapi dalam setahun terakhir tidak bisa melakukan pencarian dana.
