JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Masyarakat Melayu dan berbagai lembaga masyarakat sipil kian mengekspresikan penolakan terhadap rencana pengosongan Pulau Rempang untuk proyek Kawasan Eco Park, wisata, dan pabrik kaca yang melibatkan investor dari Republik Rakyat Tiongkok.
Penolakan ini semakin berkembang dan dinilai dapat mengakibatkan eskalasi aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Meskipun terdapat harapan bahwa investasi ini akan membawa kemakmuran dan menambah devisa negara, masyarakat tetap berharap agar proyek ini tidak merusak nilai-nilai sosial dan adat istiadat mereka.
Ketua Pengurus Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) DKI Jakarta, Biem Trini Benjamin, mengatakan penolakan pengosongan Pulau Rempang ini telah semakin meluas, dengan Masyarakat Melayu dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jakarta, yang bersatu dalam solidaritas.
PW MABMI DKI Jakarta juga melihat, ketika penolakan semakin meluas dan intensitas aksi semakin meningkat, maka ada potensi risiko ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas negara.
"Dalam konteks inilah, dengan semakin meluasnya dan meningkatnya eskalasi aksi maka dapat menimbulkan potensi rusuh, padahal kita sedang memasuki agenda strategis nasional yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pemilihan serentak sejumlah kepala daerah. Dibutuhkan stabilitas yang kondusif," kata Biem Benjamin dalam keterangannya, Sabtu 16 September 2023.
Menurut pandangan PW MABMI DKI Jakarta, penting juga untuk mengingat bahwa masyarakat Melayu dikenal sebagai pendukung perdamaian dan harmoni antarsuku.
Mereka dinilai telah hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis, suku bangsa, dan agama di wilayah Melayu, seperti Aceh, Minangkabau, Karo, Suku Anak Laut, Dayak, Lampung, Bengkulu, Batak, Karo, Betawi, Bugis, Banjar, Jawa, Bali, Ambon, Arab, India, dan banyak lainnya.
Terlebih bumi Melayu telah memberi sumber daya penting bagi pembangunan Republik Indonesia, termasuk minyak, gas alam, dan hasil perkebunan. Kesultanan Melayu di berbagai wilayah juga mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"Oleh karena itu, negara ini adalah milik bersama kita semua, dengan masyarakat adat Melayu sebagai pendukung utama Republik ini."
Dalam menghadapi situasi ini, PW MABMI DKI Jakarta telah mengeluarkan pernyataan sikap yang menyatakan penolakan terhadap pengosongan Pulau Rempang.
