JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 61,3 persen masyarakat ternyata disebut menginginkan perubahan di kepemimpinan 2024 mendatang.
Keinginan soal perubahan itu setidaknya tercermin dari data yang dipaparkan lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia).
Survei menyebut, dalam riset yang dilakukan sepanjang 29 Mei sampai 7 Juni 2023, tergambar ada ketidakpuasan terhadap sederet program Pemerintahan Jokowi berkaitan persoalan ekonomi yang kemudian memantik agar adanya perubahan di 2024.
Perubahan Apa yang Dimaksud?
Sebagai gambaran, survei KedaiKOPI itu menyebut sebanyak 61,3 persen responden inginkan perubahan dan 38,7 persen responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1 persen dan 22.9 persen menyatakan tidak puas.
"Sebenarnya 77,1 persen masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Tetapi 61,3 persen itu menginginkan perubahan. Justru kami terkejut di situ. Pertanyaannya, mereka ini puas, tetapi mereka malah inginkan perubahan," kata Communication Specialist KedaiKOPI, Rosnindar Prio kepada Poskota.co.id, Jumat malam 23 Juni 2023.
Dari data tersebut, bisa terlihat bahwa walau ada peningkatan di segi ekonomi, namun banyak masyarakat yang menilai tak terlalu baik dalam hal penerapan. "Ada peningkatan, tetapi masih jauhlah menurut responden."
Pria yang karib disapa Rosi ini bilang, ketika digali lebih mendalam ke responden, terungkap ada beberapa program yang membuat mereka puas, namun sekaligus membuat mereka merasa tak puas.
Yakni berkaitan dengan program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek seperti bantuan sosial atau bansos. Persoalan ekonomi lainnya berupa kesenjangan sosial soal ekonomi merata dipilih oleh 40,7 persen responden, lapangan kerja 28,0 persen, harga sembako terjangkau 23.2 persen, bansos 7,5 persen dan lainnya.
Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sebanyak 23,3 persen, pembangunan infrastruktur 20,9 persen, lapangan kerja 15,4 persen dan lainnya.
"Bansos itu mereka suka dengan kinerja pemerintah. Tapi mereka ingin ada perubahan, karena bansos itu tidak tepat sasaran. Itu salah satu contohnya seperti itu."
