Tanpa melihat relawan dan simpatisan capres sebelumnya.
Masih banyak poin-poin kontrak politik lainnya demi kemajuan bangsa, berikut sanksinya, jika terjadi pelanggaran, misalnya siap dimakzulkan.
Kontrak politik inilah yang dipublish kepada publik guna memperkuat nilai jual, tak hanya capresnya, juga parpolnya.
Kontrak politik, hendaknya dilakukan dengan rakyatnya.
Ini untuk menghapus kesan bahwa kontrak politik selama ini lebih melibatkan elite politik (partai), sementara rakyat kadang diposisikan sebagai pemandu sorak dan sasaran mobilisasi.
Padahal kita tahu, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, dan inilah yang seharusnya diaktualkan dalam pemilu serentak tahun 2024.
Kontrak politik dengan rakyat, dapat dipahami memberi kuasa kepada rakyat dalam proses pemilu.
Sudah seharusnya kontrak politik menekankan kepada kesepakatan kepada upaya memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, bukan merugikan rakyat, apalagi menyengsarakan.
Rakyat diberi kuasa melakukan pengawasan dan menarik dukungan, jika terjadi pelanggaran atau pengingkaran kontrak politik.
Dengan begitu diharapkan rakyat benar-benar menentukan pilihannya secara kritis berdasarkan pertimbangan rasional, bukan indoktrinasi atau manipulasi berbasis nilai-nilai, sentimen agama maupun primordialisme.
Tentu, kita memaknai kontrak politik itu beda dengan kampanye.
Kontrak politik juga bukan perjanjian hukum yang dapat digugat ke pengadilan.
