Ada lima faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas
7. Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini juga mendukung penundaan pemilu. Bahkan, ia mengeklaim memilik big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilu 2024.
Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.
8. Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.
LaNyalla Mahmud Mattalitti pernah mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, LaNyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
Ia mengaku telah berbisik kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli untuk diadendum. Menurut LaNyalla ada banyak dasar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli.
9. Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal PSI
Dea menolak wacana penundaan pemilu tapi mendukung wacana 3 periode yang diawali dengan amandemen konstitusi.
Menurutnya, PSI sebagai pencinta dan pengagum Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali
10. Bambang Soesatyo, Ketua MPR.
Bambang Soesatyo membuka kembali wacana penundaan pemilu 2024.
Politisi partai Golkar itu menyarankan penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti pemulihan dari covid-19 hingga ancaman ekonomi global.
