JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik tiga Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua di Plaza Kantor Kemendagri, Jumat 11 November 2022.
Ini merupakan rangkaian acara dari peresmian tiga DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung secara bersamaan.
Ketiga Pj Gubernur yang dilantik tersebut berasal dari kalangan sipil serta merupakan putra-putri asli Papua. Ketiganya dilantik setelah lolos seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA). Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Ketiga Pj Gubernur yang dilantik, Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Saudari Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, Saudara Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
Diketahui, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975. Kemudian Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung, yang lahir di Merauke pada 13 Maret 1964. Sedangkan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang lahir di Piramid pada 10 Januari 1971.
Para Pj Gubernur yang dilantik tersebut akan memimpin jalannya pemerintahan di tiga DOB Papua hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.
Mendagri minta ketiga Pj gubernur tersebut untuk merangkul semua pihak. Upaya ini dibutuhkan untuk membangun stabilitas politik dan keamanan di tiga daerah tersebut.
"Rangkul semua pihak agar tercipta stabilitas politik keamanan yang baik di Papua, karena percuma semua sumber daya alam, anggaran yang ada yang cukup besar tanpa disertai dengan situasi yang tidak aman. Semua akan bisa berjalan kalau situasinya aman, politiknya stabil, semua pihak dirangkul, baru bekerja bersama-sama,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, aspirasi pembentukan DOB sudah berjalan cukup lama. Aspirasi tersebut datang dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang disampaikan ke pemerintah maupun DPR.
Mendagri menegaskan, pemekaran yang terjadi di Papua harus dipandang positif. Pasalnya, masukan terkait pemekaran DOB Papua telah mencapai lebih kurang 324 aspirasi untuk membangun Papua lebih baik. (johara)
