JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menghantui perusahaan rintisan atau biasa dikenal dengan startup.
Di Indonesia sendiri, sejak akhir Mei 2022 lalu, berbagai perusahaan dari bidang berbeda mulai melakukan pemecatan karyawan, mulai dari LinkAja, Zenius hingga JD.ID.
Lantas bagaimana upaya pemerintah dan tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas kasus PHK massal startup agar bisa meminimalisir jumlah pengangguran?
Terkait PHK Massal Startup yang kini beredar luas, Menteri Kominfo Johnny G, Plate pun ikut memberikan tanggapannya.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi di semua jenis usaha yang tidak dipersiapkan dengan baik.
"Prinsip usaha harus menyiapkan produk, serta service terbaik, memiliki skema pembiayaan yang memadai," ujar Johnny, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Poskota, Rabu (16/5/2022).
"Apakah termasuk ekualitas atau debt person (hutang), serta sponsor harus seimbang," tambahnya.
Kehadiran tantangan di dalam startup menandakan jika perusahaan mulai berkembang, seperti manajemen, pembiayaan hingga pengelolaan teknologi.
"Ketika startup digital mulai bertumbuh, ide kreatif tak akan pernah berhenti, begitu pula dengan teknologinya," ujar Johnny.
Ia menjelaskan, hal itu menandakan perusahaan rintisan mulai berkembang.
Masih mengutip dari sumber yang sama, Johnny juga mengakui tantangan pelaku startup lainnya, tak terlepas dari pandemi Covid-19, disrupsi teknologi dan geostrategis.
