Tidak jarang pula dilakukan secara berjamaah dan sistematis. Inilah sisi buruk demokrasi yang tidak mengedepankan nilai Pancasila.
Menjadi bahan renungan mengembalikan pileg dengan memilih partai, bukan orang perorang.
Selain lebih simple, dapat menekan biaya pemilu yang dikeluarkan oleh negara. Juga untuk mencegah munculnya politik transaksional.
Sudah seharusnya pileg jangan bikin "pilek". Hidung "tersumbat" sesak nafas, mengabaikan hati nurani dan roso dalam diri, sampai menghalalkan segara cara untuk menang dan mencederai persatuan bangsa.
Di sisi lain pemilihan melalui sistem perwakilan sebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.
Mengembalikan pileg kepada parpol mensyaratkan adanya penguatan lembaga parpol itu sendiri. Tanpa penguatan lembaga parpol, apapun bentuk pemilihan akan diwarnai tarik menarik kepentingan yang tak hanya merugikan parpol, juga masyarakat.
Disinilah pentingnya rekrutmen keanggotaan dan kaderisasi mulai dari level terendah. Penguatan parpol harus dimulai dari akar rumput.
Pembentukan kader berkualitas dan berintegritas harus pula dimulai dari level ini, begitu juga pemilih loyalitas seperti sering disampaikan pak Harmoko dalam berbagai kesempatan.
Pada level inilah, kader dapat membangun komunikasi politik sambung rasa dengan masyarakat untuk memahami problematik masyarakat, lebih mencermati kebutuhan riil masyarakat, sekaligus problem solvingnya.
Satu hal yang wajib ditorehkan kader adalah karya nyata untuk kemajuan masyarakat sekitar. Ini bukan karena menjelang pemilihan, tetapi secara terus menerus. Hindari banyak bicara tanpa karya nyata.
Ibarat pitutur luhur “Kakehan gludhug, kurang udan” – Terlalu banyak bicara tapi minim usaha. Satu aksi lebih baik daripada sejuta kata.
Itulah yang disebut partai kader, berbuat sepanjang masa, bukan karena akan ada pemilu.
